Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 285

"Kita  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  saudara-saudara  kita  yang
              membutuhkan, dan saya rasa komitmen tersebut sudah berjalan di BUMN di mana pada tahun
              ini kita sudah merekrut 178 (pekerja disabilitas) dan ini bagian dari komitmen dua persen,"
              katanya. Dalam kesempatan sama, Menaker Ida Fauziyah berharap BUMN sebagai salah satu
              penggerak  roda  perekonomian  nasional,  eksistensinya  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan
              menyejahterakan rakyat.

              "Kenapa kami mendorong MoU ini dilaksanakan pada hari ini, karena dalam kondisi yang normal
              saja  teman-teman  disabilitas  mengalami  banyak  kesulitan  apalagi  dalam  kondisi  yang  sulit
              seperti  ini,"  ujar  Ida  Fauziyah.  Acara  penandatanganan  tersebut  dihadiri  oleh  Staf  Khusus
              Presiden Angkie Yudistia dan Diaz Hendropriyono, pengurus Forum Human Capital Indonesia
              serta sejumlah pejabat tinggi terkait dari Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja.
              Acara tersebut juga disaksikan oleh 105 BUMN secara daring. Acara penandatangan tersebut
              kemudian dilanjutkan dengan peluncuran Layanan Informasi Ketenagakerjaan Disabilitas atau
              Linkabilitas di Kementerian Tenaga Kerja.

              Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 tercatat jumlah penduduk usia kerja
              penyandang disabilitas mencapai 20,98 juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas
              sebanyak 10,19 juta orang. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak
              9,91 juta orang dan pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 289.407 orang.

              Sesuai  amanat  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  2016,  khususnya  terkait  Pasal  53  ayat  (1)
              menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
              Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari
              jumlah  pegawai  atau  pekerja.  Berdasarkan  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tersebut,  pemerintah
              menjamin pemenuhan dan kesamaan hak bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan
              pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan atau keterampilannya. (E-3).










































                                                           284
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290