Page 287 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

MENAKER GANDENG ERICK THOHIR, DORONG DISABILITAS BISA KERJA DI BUMN

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama ini untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas .

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.

"Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 9,91 juta orang dan
pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 289.407 orang, " kata Ida dalam
penandatanganan MoU di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Sedangkan dalam sebuah penelitian, tingkat partisipasi angkatan kerja para penyandang
disabilitas jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja non-disabilitas. Selain itu, upah yang
diterima penyandang disabilitas relatif lebih rendah dibanding pekerja non-disabilitas.

Ditemukan juga adanya tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi pada penyandang
disabilitas berat. Hal ini menunjukkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar,
untuk menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang dapat memberdayakan pekerja
penyandang disabilitas.

"Saya kira berharap sekali BUMN sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional tentu
eksistensinya diperlukan, dalam tujuan mensejahterakan rakyat. Kenapa kami mendorong MoU
ini dilaksanakan pada hari ini, karena dalam kondisi normal saja teman-teman disabilitas
mengalami kesulitan apalagi di kondisi yang sulit seperti ini," ungkapnya.

Lanjut Ida, hal ini sesuai amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53
ayat (1) yang di mana, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari
jumlah pegawai atau pekerja.

"Saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada Kementerian dan Lembaga, BUMN,
Pemerintah Daerah untuk merealisasi undang-undang nomor 8 tahun 2016. Tentu kami
mengapresiasi sudah banyak kesempatan yang diberikan tapi kiranya bisa mencapai 2 persen,"
ujarnya.

Demikian kesepakatan MoU ini untuk mewujudkan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang
disabilitas, yang sesuai dengan Pancasila ke-5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, dan amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016..

286