Page 319 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

Ringkasan

Ratusan buruh yang tergabung dalam lintas aliansi, kembali berunjuk rasa ke DPRD Banten,
Selasa (21/7), berkenaan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Kerja.
Buruh mendorong DPRD Banten, agar dapat mengambil sikap penolakan yang tegas terhadap
RUU ini, berdasarkan kajian yang komperhensif terhadap seluruh pasal yang ada di dalamnya.

"Ada ratusan pasal dalam draf RUU ini. Tapi yang menjadi fokus kami, dan dianggap sangat
merugikan kaum buruh ada pada pasal 500-700, yang salah satunya membahas terkait
hubungan kerja," kata Ketua Advokasi Serikat Buruh dan Pekerja Kabupaten Serang, Argo Priyo
Sujatmiko, usai audiensi bersama Pimpinan DPRD Banten, Selasa (21/7). Menurut Argo, poin
besar yang kami garis besari terkait RUU ini adalah hubungan kerja yang diatur didalamnya
yang akan berpotensi banyak terjadi yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan kepada
karyawan tetap.

BURUH “SERUDUK” DPRD BANTEN

RATUSAN buruh yang tergabung dalam lintas aliansi, kembali berunjuk rasa ke DPRD Banten,
Selasa (21/7), berkenaan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Kerja.
Buruh mendorong DPRD Banten, agar dapat mengambil sikap penolakan yang tegas terhadap
RUU ini, berdasarkan kajian yang komperhensif terhadap seluruh pasal yang ada di dalamnya.

"Ada ratusan pasal dalam draf RUU ini. Tapi yang menjadi fokus kami, dan dianggap sangat
merugikan kaum buruh ada pada pasal 500-700, yang salah satunya membahas terkait
hubungan kerja," kata Ketua Advokasi Serikat Buruh dan Pekerja Kabupaten Serang, Argo Priyo
Sujatmiko, usai audiensi bersama Pimpinan DPRD Banten, Selasa (21/7).

Menurut Argo, poin besar yang kami garis besari terkait RUU ini adalah hubungan kerja yang
diatur didalamnya yang akan berpotensi banyak terjadi yang dilakukan secara sepihak oleh
perusahaan kepada karyawan tetap.

"Pada musim Covid-19 ini saja banyak pekerja yang kena PHK, pesangon seenaknya sendiri.
Tidak lama kemudian perusahaan akan merekrut kembali, dengan status pekerja tetap atau
kontrak (outsourcing). Ini ka-sian nanti untuk generasi calon pekerja yang baru lulus sekolah,"
ujarnya.

Dalam kontek ini lanjutnya, peran negara harus hadir. Pemutusan hubungan kerja boleh saja
dilakukan oleh perusahaan, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Selanjutnya adalah sistem kerja outsourcing. Saya sepakat ada outsourcing asalkan
kategorinya sesuai dengan aturan yakni security, pengeboran lepas pantai, clean-ing servis.
Hanya itu yang boleh. Sementara dengan adanya RUU onmibuslaw ini semua kategori pekerjaan
boleh dilakukan outsourcing. Core produksi pun yang merupakan pekerjaan vital, boleh
dilakukan outsourcing. Kalau dulu batasan kontrak itu tiga kali, kalau lewat dari situ sudah tidak
boleh. Tapi dengan RUU itu boleh," tuturnya.

Argo menambahkan, keinginan kawan-kawan tadi tidak hanya sekedar menyampaikan aspirasi,
tapi juga sikap tegas dewan melakukan penolakan terhadap RUU ini berdasarkan hasil kajian.

"Saya rasa DPRD juga sudah punya draf nya untuk dilakukan kajian," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut. Ketua DPRD Banten Andra Soni menyambut baik apa yang
diaspirasikan oleh para buruh. Andra berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini ke DPR RI,
mengingat yang mempunyai ke-wenangan memutuskan adalah DPR RI.

318