Page 323 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

HASIL MEDIASI BURUH DAN PERUSAHAAN DI BANTUL

Bantul - Sebanyak 200 buruh PT Kharisma Eksport melakukan aksi damai di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Selasa 21 Juli 2020. Mereka datang
sembari membentangkan poster dan juga spanduk, untuk menuntut hak mereka yang belum
diberikan, yakni gaji 4 bulan serta THR .

Aksi mereka bukan kali ini terjadi. Massa melakukan orasi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja
dan Tramsigrasi. Sementara perwakilan mereka bertemu pihak manajemen perusahaan, yang
difasilitasi Disnakertrans Bantul . Pertemuan merupakan upaya mediasi dan mencari titik temu.

"Yang kami tuntut adalah hak normatif sesuai dengan UU Nomor 13/2003 pasal 90 tentang
Upah. Juga landasan PP nomor 78 tahun 2015 yang mengatur jelas bahwa upah yang diterima
buruh harus Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kalau di Bantul berarti 1,7 juta," kata Sugianto
perwakilan buruh.

Menurut dia, selama beberapa bulan, buruh tidak menerima upah standar UMK. "Selama ini
hanya janji yang diberikan, hanya diutang terus menerus. Upah yang diterima hanya 100 ribu
rupiah setiap minggu," ungkapnya.

Dia mengatakan, upah buruh juga dipotong untuk BPJS. Namun potongan tersebut ternyata
tidak disetor selama 10 bulan terakhir. Hingga kini, para buruh ada yang bekerja dan ada yang
dirumahkan. Total karyawan hampir 500 orang.

Sekretaris Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti MIP mengatakan, kali ini proses mediasi
sudah yang ke empat kalinya. "Alhamdulillah. Saat proses mediasi keempat dari tiga tuntutan
yang diminta itu sudah terjadi kesepakatan terkait dengan gaji," ungkapnya.

Menurut dia, upah buruh yang belum terbayar akan dibayarkan dengan durasi waktu dua
setengah bulan ke depan dengan komposisi pembayaran gaji 40 persen, 50 persen dan 10
persen. "Kemudian untuk THR akan dibayarkan dua kali dengan sistem pembayaran 50 persen
di 30 Oktober dan sisanya 30 Desember," kata Istirul.

Semua kesepakatan tertuang dalam perjanjian bersama yang nilainya sama dengan putusan
hakim di Pengadilan Negeri. Jika ternyata perusahaan ingkar janji terhadap kesepakatan yang
telah dibuat, maka nanti itu akan dieksekusi oleh pengadilan negeri.

Untuk saat ini yang sedang proses di Disnakertran ada 52 orang. Dan segera masuk lagi dari PT
Kharisma Ekspor penyelesaian gelombang pengaduan kedua untuk 170 orang.

Istirul mengatakan, hingga saat ini akibat pandemi Covid-19, sudah ada 12 perusahaan yang
melakukan konsultasi terkait kondisi perusahaan mereka. Terutama perusahaaan yang bekerja
di bidang ekspor termasuk yang bahan baku dari impor.

Adapun jumlah tenaga kerja di Bantul yang kena PHK ada 1.700 orang, dirumahkan dan putus
kontrak ada 7.800 orang lebih. "Sejak pandemi hingga sekarang, jumlahnya terus meningkat,"
katanya.

Untuk membantu mereka yang terdampak, dinas sudah mengusulkan kepada Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) untuk bisa diberi Jaring Pengaman Sosial (JPS) semacam bantuan sosial.
"Rencana akan ada Bansos yang dieksekusi Juli atau kapan, nanti koordinasi dengan Sekda.
Kami sudah mengambil langkah yang sekiranya meringankan beban pekerja walau sifatnya
sementara. Setidaknya mereka bisa mencukupi kebutuhan pangannya," ungkapnya.

322