Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 4
Dito mengatakan, transformasi digital yang dilakukan harus disesuaikan dengan pendekatan
yang serasi terhadap pengembangan dunia start-up. Karena start-up juga menciptakan
lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, terutama bagi anak muda.
Karenanya, butuh pendekatan yang sedikit berbeda dalam membuat payung hukum bagi start-
up. Sebab, start-up rata-rata bergerak dalam prinsip-prinsip sharing economy, dengan
aktivitasnya lebih banyak bersifat patnership, bukan relasi karyawan dan pengusaha.
"Karenanya, antara start-up dan patner bisnis harus sama-sama nyaman. Sementara soal
karyawan yang murni pekerja start-up, aturan mainnya bisa disamakan dengan pekerja formal
lainya," ucap Dito.
Dito meyakini, seluruh fraksi partai politik di DPR, khususnya Fraksi Golkar yang berazaskan
kerakyatan, akan mendahulukan kepentingan negara.
Karenanya, kata Dito, dampak positif terhadap ekonomi harus diyakini sebagai hasil
pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Pembahasan saat ini memang masih mencari jalan terbaik dan titik kompromi pada beberapa
pasal yang fundamental berhubungan dengan tenaga kerja. Karena kemudahan investasi
menjadi salah satu jargon dari RUU ini, di mana dari investasi tersebut juga akan langsung
berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkasnya. (OL-1).
3
