Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

GELOMBANG PHK TINGGI BANTUL MASIH TINGGI

SEDIKITNYA 1.700 karyawan di Kabupaten Bantul yang bekerja di berbagai sektor terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara sekitar 10.300 orang karyawan harus rela untuk
dirumahkan.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul Widilastuti
mengatakan, data karyawan atau buruh di Bantul yang terkena PHK atau dirumahkan masih
terus bertambah.

"Data yang dimulai sejak 2 April lalu sampai sekarang masih terus bergerak. Itu berlaku kepada
karyawan, baik yang di-PHK atau yang dirumahkan," ujar perempuan yang akrab disapa Tirul
tersebut kepada wartawan Rabu (22/7).

Tirul menjelaskan, gelombang PHK di Bantul ini disebabkan oleh goyahnya perusahaan-
perusahaan yang ada di Bantul selama masa pandemi Covid-19. Pasalnya, mayoritas
perusahaan di Bantul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor.

Namun, Tirul mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 kali ini merata hampir di semua
sektor, tidak hanya di perusahaan ekspor saja. Usaha jasa yang bergerak di bidang pariwisata,
termasuk kuliner dan kerajinan juga ikut merosot.
"Sudah ada sekitar 12 perusahaan yang berkonsultasi kepada kami [Disnakertrans Bantul]
terkait dengan nasib perusahaannya ke depan," ungkapnya.

Tirul menuturkan, untuk saat ini pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak untuk membantu
perusahaan atau masyarakat yang terdampak. Meski begitu, pihaknya telah mengusulkan
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TA-PD) Kabupaten Bantul untuk pengadaan jaring
pengaman sosial (JPS), seperti bansos atau bantuan lainnya kepada masyarakat terdampak.

"Intinya Disnakertrans sudah mengambil langkah yang sekiranya dapat meringkankan beban
para pekerja walaupun sifatnya hanya sementara. Paling tidak mereka masih bisa mencukupi
kebutuhan pangannya dalam masa pandemi ini," ucapnya.

Dia juga mengatakan, semua yang terdampak bakal diajukan untuk mendapat bantuan
tersebut. Rencananya, proses itu sudah akan mulai dieksekusi pada Juli ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans
Bantul An Nursina Karti mengatakan, tuntutan atau keluhan yang paling banyak masuk dari para
karyawan didominasi pekerja yang dirumahkan,

"Kalau di sisi aturan, dirumahkan tetap wajib diberikan gaji, BPJS, dan hak lainnya.

Namun karena pandemi, ditambah SE dari Menteri Tenaga Kerja yang memperbolehkan pekerja
dan perusahaan menegosiasikan gaji, jadi hal itu yang banyak dimanfaatkan oleh para
perusahaan saat ini," kata Nursina. (**/ful)

7