Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 48

Komitmen tersebut menurutnya juga sudah dijalankan di BUMN, di mana pada tahun ini BUMN
              sudah merekrut 178 pekerja disabilitas.

              Sementara  itu.  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  berharap  BUMN  sebagai  salah  satu
              penggerak roda perekonomian nasional dapat membantu mencapai tujuan menyejahterakan
              rakyat.

              Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS). Menaker menyampaikan per Februari 2019 tercatat
              jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98 juta orang dan angkatan
              kerja  penyandang  disabilitas  sebanyak  10,19  juta  orang.  Sedangkan  jumlah  penyandang
              disabilitas  yang  bekerja  sebanyak  9.91  juta  orang  dan  pengangguran  terbuka  penyandang
              disabilitas sebesar 289.407 orang.

              Sesuai  amanat  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  2016  Pasal  53  ayat  (1),  pemerintah,  pemerintah
              daerah. Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling
              sedikit 2% penyandang

              disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

              "Kenapa kami mendorong MoU ini dilaksanakan pada hari ini, karena dalam kondisi yang normal
              saja  teman-teman  disabilitas  mengalami  banyak  kesulitan,  apalagi  dalam  kondisi  yang  sulit
              seperti ini," ujar Ida.

              Komitmen

              Nota kesepahaman ini menurut Menaker sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan
              hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

              "Kita perlu bergandengan tangan, terutama teman-teman BUMN dan seluruh pimpinan BUMN
              menandatangani komitmen bersama berikutnya sebagai tindak lanjut dari MoU ini," kata Ida.

              Dalam  kondisi  pandemi  Covid-19,  Ida  juga  menyampaikan  harapannya  agar  BUMN  tetap
              mempekerjakan  penyandang  disabilitas,  dan  terus  memberi  kesempatan  kepada  mereka
              sebagai  wujud  pemenuhan  hak  untuk  membuktikan  peran  dan  partisipasinya  dalam
              pembangunan sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

              Untuk mendukung rencana ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menghadirkan Layanan
              Informasi Ketenagakerjaan Disabilitas atau Linkabilitas pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan
              (Sisnaker). [HER/E-8]


























                                                           47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53