Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 58
Langkah itu dilakukan, sebagai wujud pemenuhan hak untuk membuktikan peran dan partisipasi
penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka.
Ilustrasi (Foto: Pexels/Judita Tamosi?nait?) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas mengatur tentang pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD paling sedikit
memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.
Sementara perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu persen penyandang
disabilitas.
Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan bosan mengingatkan kementerian
dan lembaga, BUMN dan BUMD untuk merealisasikan ketentuan kuota pekerja disabilitas sesuai
UU tersebut.
Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang memukul sektor ketenagakerjaan,
Menaker sadar kesulitan yang dialami oleh banyak perusahaan tapi dia akan terus mengingatkan
pentingnya komitmen untuk mendukung hak para penyandang disabilitas.
"Tentu kami mengapresiasi sudah banyak sekali kesempatan yang diberikan tapi kiranya bisa
mencapai dua persen meskipun saya tahu dalam kondisi sulit seperti ini pasar kerja kita masih
terbatas," tutup dia. (*).
57
