Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2019
P. 132

Dia menambahkan, pekerjaan yang ada di PT JAI adalah pekerjaan utama (core
               bussines) sehingga tidak bisa dialihdayakan kepada pihak ketiga (vendor) karena
               perputaran arus pendapatan negara cukup besar.

               Menurut Mirah, para pekerja yang bekerja pada PT JAI sangat profesional dan
               memiliki keahlian khusus sehingga tidak sembarang orang bisa melakukannya.
               Artinya bisnis ini adalah bisnis utama dan tidak bisa dialihdayakan atau diserahkan
               pada pihak vendor.

               Dia mengatakan, keputusan menyerahkan kru (pekerja) kepada vendor, harus
               dikomunikasikan dengan Pelindo II sebagai induk perusahaan. "Jika sudah
               dikomunikasikan maka Pelindo II wajib ikut menyelesaikan persoalan ini. Namun
               apabila belum dikomunikasikan berati ada kesalahan kebijakan," kata aktivis
               ketenagakerjaan ini.

               Karena itu, dinilai perlu untuk dilakukan musyawarah antara pihak manajemen
               Pelindo II, Manajemen PT JAI, dan Serikat Pekerja dengan difasilitasi Kementerian
               Tenaga Kerja (Kemenaker).

               "Itu sebagai kewajiban negara untuk hadir di tengah persoalan rakyatnya agar bisa
               menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan perundang-undangan," tegasnya.

               Pengamat ekonomi Defiyan Cori menambahkan, akar permasalahan aksi stop
               operasi pemanduan tersebut harus segera diselesaikan oleh manajemen PT JAI.

               "Tuntutan yang diajukan tidaklah terlalu rumit, yaitu ketidaksepakatan pekerja atas
               pengalihan manajemen dari PT JAI yang merupakan anak usaha BUMN Pelindo II
               kepada vendor atau swasta," paparnya.

               Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai jika
               persoalan pengalihan status kru kapal pandu PT JAI ini menimbulkan gejolak bagi
               pelayanan arus logistik, sebaiknya diambil alih pemerintah melalui Kementerian
               Perhubungan.

               "Jangan sampai kebijakan manajemen JAI justru memberikan beban kepada
               pemerintah," ujar Sofyano.

               Pengamat ekonomi dan politik AEPI, Salamuddin Daeng, mengatakan persoalan
               tersebut bisa berpengaruh terhadap perekonomian negara. "Jika tidak segera
               diselesaikan akan membawa dampak yang luas," tuturnya.

               Salamuddin menilai,dengan kondisi perekonomian global yang sedang melemah,
               maka bisa dijadikan peluang bagi sektor pelabuhan untuk meningkatkan kinerjanya.
               Sebab dari sektor logistik, keberadaan pelabuhan sangat vital.
               (ven)






                                                      Page 131 of 180.
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137