Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 151
Title RUU CIPTA KERJA SESUAI DENGAN RAMBU KONSTITUSI
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/292708-ruu-cipta-kerja-sesuai-d engan-rambu-
Page/URL
konstitusi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan dibuatnya
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja sesuai dengan rambu-rambu konstitusi
yang berlaku. Tujuan dari produk hukum itu juga untuk menyejahterakan masyarakat
Indonesia.
"Tentu ini sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
dan tidak ada Undang-Undang yang di bawah membatalkan yang di atas," tutur
Airlangga saat berbicara pada acara CNBC Indonesia Outlook 2020, di Jakarta, Rabu
(26/02).
RUU Cipta Kerja, lanjutnya, berfungsi untuk menciptakan lapangan kerja dan merata
bagi masyarakat Indonesia. Itu diimplementasikan melalui aturan-aturan yang
memudahkan dan proteksi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi dan kesejahteraan pekerja.
Airlangga menambahkan, asas yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ialah pemerataan
hak, kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Pemerataan hak dilakukan dengan
memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta
dilakukan merata di seluruh Indonesia.
"Untuk itu Presiden mendorong melalui dua track, yaitu dengan kartu prakerja dan RUU
Cipta Kerja," terang Airlangga.
Sedangkan pada kepastian hukum, diciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sistem
hukum yang menjamin konsistensi peraturan perundangan. Sedangkan pada
kemudahan berusaha, pemerintah menganut asas kemudahan berusaha.
"Dengan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian, yang pada gilirannya mampu
membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," ujar Airlangga.
Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 80 pasal yang mengatur investasi dan perizinan
berusaha, kemudian mengenai pengadaan lahan ada 19 pasal, investasi pemerintah dan
proyek strategis nasional 16 pasal, penguatan UMKM dan koperasi ada 15 Pasal serta
kemudahan berusaha dengan 11 pasal. Sedangkan ketenagakerjaan terdapat 5 pasal,
kawasan ekonomi 4 pasal, pengenaan sanksi 3 pasal, serta riset dan inovasi 1 pasal.
"Sehingga porsi substansi terkait perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan
UMKM/koperasi sekitar 86,5%," pungkas Airlangga. (E-3).
Page 150 of 151.
