Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 148
Title KEMNAKER DAN KOMISI IX DPR RI AWASI TKA DI MEIKARTA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/292693-kemnaker-dan-komisi-ix-d pr-ri-awasi-
Page/URL
tka-di-meikarta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, jumlah Tenaga Kerja
Asing (TKA) sesuai notifikasi Kemnaker yang masih berlaku hingga saat ini,
sebanyak 199 TKA dari 8 maincon (kontraktor utama) maupun subcon (kontraktor
pendamping) yang bekerja dalam pembangunan megaproyek Meikarta, Cikarang,
Jawa Barat.
"Jumlah TKA berdasarkan notifikasi yang dikeluarkan untuk 8 perusahaan (main dan
subcon) sejumlah 199 TKA, " kata Karo Humas Kemnaker Soes Hindharno saat
mendampingi Kunjungan spesifik (kunspik) Komisi IX DPR dengan manajemen
Meikarta di kawasan Meikarta, Cikarang, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu
(26/2/2020) Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir dengan kuantitas
TKA yang ada dan bekerja di Indonesia. Karena TKA yang masuk selain dibatasi dari
sisi kontrak kerja juga hanya boleh menduduki jabatan tertentu.
Pernyataan Soes Hindharno dipertegas oleh Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing Kemnaker, Harianto. Menurut Harianto, penggunaan TKA telah
diatur dalam Perpres Nomor 20/Tahun 2018 tentang pengunaan TKA dan
Permenaker Nomor 10/Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA yang berlaku
efektif 1 November 2018.
Harianto menjelaskan mekanisme proses perijinan penggunaan TKA sudah
terintegrasi secara online antara Kemenaker dan Ditjen Imigrasi. Yakni untuk
pengajuan izin mulai dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan
notifikasi, pemberi kerja tidak perlu datang lagi ke kemenaker tetapi melalui osistem
online. Selanjutnya setelah notifikasi maka proses selanjutnya masuk salam sistem
di Ditjen imigrasi.
"Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 45, ada kewajiban pengguna tenaga kerja
wajib menunjuk tenaga pendamping, dikecualikan pendampingan itu untuk Direksi
dan Komisaris, " katanya.
Sedangkan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3)
Ghazmahadi menambahkan pihaknya telah rutin melakukan pengawasan terhadap
perusahaan-perusahaan oleh Badan Pengawas melalui Korwil masing-masing
terhadap keberadaan TKA di lapangan. Semua pekerja TKA sudah teridentifikasi,
jika tak sesuai tentu tak akan diberikan izin.
Page 147 of 151.
