Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 145

Title          ADA UANG PEMANIS BUAT BURUH DI RUU OMNIBUS LAW, PENGUSAHA KEBERATAN
               Media Name     suara.com
               Pub. Date      26 Februari 2020
                              https://www.suara.com/bisnis/2020/02/26/225338/ada-uang-pemanis-buat-b uruh-di-
               Page/URL
                              ruu-omnibus-law-pengusaha-keberatan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               Dalam RUU omnibus law cipta kerja (Ciptaker) akan ada skema pemberian uang
               pemanis atau sweetener bagi para pekerja aktif alias tak kena PHK. Ini akan berlaku
               bagi pekerja dengan masa kerja 0 tahun pada perusahaan besar saja, dikecualikan
               pada UMKM. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Kadin DKI
               Jakarta , Sarman Simanjorang merasa keberatan. Sebab, menurut dia, aturan
               adanya uang pemanis ini harus fleksibel dan tidak memberatkan kalangan
               pengusaha saja.

               "Jadi menurut saya pasal 92 (uang pemanis) ini perlu fleksibel juga, kira-kira sejauh
               mana. Kalau nanti ketok palu, ternyata enggak bisa, pengusaha enggak bisa
               bayarnya gimana ?" kata Sarman dalam sebuah diskusi di Hotel Millenium, Jakarta,
               Rabu (26/2/2020).

               Sarman menjelaskan jangan sampai RUU ini justru memberatkan bagi kalangan
               pengusaha, sehingga menimbulkan ketidakpastian tersendiri bagi para pengusaha.

               "Memang karena tertekan dan tak mampu kasih pesangon, jadi ada investor yang
               kabur, karena UU kami berat. Ini kan harus ada kepastian, harus kami lihat secara
               jernih," kata Sarman.

               Uang pemanis atau sweetener memang masih belum jelas apa tujuannya. Ada
               spekulasi bahwa skema ini bagian dari 'sogokan' kepada buruh terkait RUU omnibus
               law yang sensitif. Tentu, bila sweetener ini benar-benar lolos dan jadi ketentuan
               hukum yang berlaku positif, berpotensi akan memberatkan dunia usaha.
               Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
               mengatakan menolak dengan tegas RUU ini karena isinya yang disebut mengada-
               ngada, tak terkecuali soal istilah sweetener yang ia bilang tidak pernah ada.

               "Saya ini kepilih di Governing Body ILO (International Labour Organization) untuk
               yang ketiga kali tahun ini. Jadi sudah tiga kali berturut turut. Selama 9 tahun gak
               ada di seluruh dunia istilah sweetener . Pemanis apa itu sweetener , memangnya
               kue, kue brownies ," kata Said, beberapa waktu lalu.

               Said mengatakan para pekerja lebih membutuhkan jaminan sosial, seperti jaminan
               kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

               "Bukannya sweetener emang apaan kami kue, pakai sweetener segala," kata Iqbal.



                                                      Page 144 of 151.
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150