Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 142
Title TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH GELAR DEMO AKBAR 23 MARET
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200226205211-20-478533/tolak-o mnibus-
Page/URL
law-buruh-gelar-demo-akbar-23-maret
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Sejumlah elemen buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada
23 Maret mendatang, bertepatan dengan sidang Paripurna DPR di Kompleks
Parlemen, Jakarta. Demo bertujuan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan demo
digelar serentak di Jakarta dan daerah lain di Indonesia.
"Aksinya, rencananya melibatkan semua serikat dari FSPI, ada KSPSI, ada KSPSI
SPLEM, ada KSBI. Gabungan serikat buruh itu akan aksi di sidang paripurna pertama
sekitar tanggal 23 Maret," kata Said Iqbal usai bertemu Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Jakarta, Rabu (26/2).
Meski begitu, Said tak merinci titik pusat demonstrasi di Jakarta dan daerah lain.
Yang jelas, kata dia, aksi buruh pada 23 Maret tidak hanya digelar di Jakarta,
melainkan di seluruh Indonesia.
"Seluruh daerah serempak, tetapi enggak semua ke Jakarta. Di daerah masing-
masing, sedangkan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, itu masuk ke Jakarta," kata
dia. Khusus demo di Jakarta, Said memprediksi akan diikuti 100 ribu buruh. Said
menyatakan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian, termasuk menyangkut
izin demonstrasi buruh besar-besaran ini.
"Kalau perizinan pasti kami akan ajukan sesuai prosedur. Aksi kami damai tertib,"
kata dia. Lebih lanjut, Said mengaku telah memberi masukan secara langsung ke
pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu masukannya menyoroti pembahasan undang-undang yang menurutnya
dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik.
"Kami menyampaikan beberapa hal, pertama kami minta RUU Cipta Kerja ini
didiskusikan ulang. Karena kami merasa proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini
tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik dan tergesa-gesa," kata Said.
Tak hanya itu, dia merasa Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan harapan
Presiden RI Joko Widodo. Omnibus Law Cipta Kerja, kata dia, hanya
menguntungkan investor tanpa memandang kesejahteraan buruh.
"Kami berpendapat tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden yaitu
mengundang investasi datang ke Indonesia, tetapi secara bersamaan tetap menjaga
kesejahteraan para buruh," kata dia. (tst/wis).
Page 141 of 151.
