Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title KETUA APINDO: OMNIBUS LAW TAK HANYA SOAL BURUH DAN PENGUSAHA SAJA
Media Name jpnn.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.jpnn.com/news/ketua-apindo-omnibus-law-tak-hanya-soal-buru h-dan-
Page/URL
pengusaha-saja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

, JAKARTA - Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang mengundang
pro kontra di masyarakat, tidak bisa disimplifikasi menjadi persoalan antara buruh
dan pengusaha saja.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Anton J.
Supit saat menghadiri Focus Group Discussion yang diadakan Fraksi Partai Golkar di
Gedung DPR, Rabu (26/2).

Menurut dia, kebutuhan akan lebih banyak lapangan kerja dan ancaman
pengangguran, juga menjadi persoalan yang coba diselesaikan melalui beleid ini.

"Kita harus ingat bahwa negara harus menjamin adanya lapangan kerja yang layak
untuk masyarakatnya. Saat ini, tercatat 45,8 juta bekerja tidak penuh dan
membutuhkan lapangan kerja. Ada 7 juta orang lebih pengangguran terbuka dan
bukan hanya itu, ada 25 juta orang yang tercatat absolut berada di bawah garis
kemiskinan. Ini juga perlu diperhatikan," kata Anton.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak memiliki banyak pilihan untuk menyelesaikan
problem yang sangat kompleks tersebut.

Apalagi Indonesia saat ini ada di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia,
kondisi ekspor yang menurun, dan target penerimamaan pajak yang belum tercapai.

"Kelompok pencari kerja yang ada, selama ini seperti tidak terwakili dan tersuarakan
padahal jumlahnya sangat banyak. Apa kita harus membiarkan mereka terus
menerus terpinggirkan? Kan tidak bisa juga," tutur dia.

Menurut Anton, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibaca dan dipahami
secara keseluruhan. Dari 79 Undang-Undang yang diperkirakan menghambat
investasi, hanya tiga UU yang berkaitan dengan aturan ketenagakerjaan.

Page 136 of 151.