Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title KEMNAKER DAN KOMISI IX DPR RI TERUS AWASI TKA DI MEIKARTA, JUMLAHYA MENCAPAI
199 TKA
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 26 Februari 2020
Page/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/26/kemnaker-dan-komisi-ix- dpr-ri-terus-
awasi-tka-di-meikarta-jumlahya-mencapai-199-tka
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utam i , BEKASI - Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)
sesuai notifikasi Kemnaker yang masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan data yang dirilis Kemnaker, diperkirakan sebanyak 199 TKA dari 8
maincon (kontraktor utama) maupun subcon (kontraktor pendamping) yang bekerja
dalam pembangunan megaproyek Meikarta , Cikarang, Jawa Barat.

"Jumlah TKA berdasarkan notifikasi yang dikeluarkan untuk 8 perusahaan (main dan
subcon) sejumlah 199 TKA," ujar Karo Humas Kemnaker, Soes Hindharno di
kawasan Meikarta , Cikarang, Jawa Barat, Rabu (26/2/2020) Saat mendampingi
kunjungan spesifik Komisi IX DPR dengan manajemen Meikarta , Soes Hindharno
mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir akan TKA yang ada dan bekerja
di Indonesia.

Hal itu karena TKA yang masuk selain dibatasi dari sisi kontrak kerja juga hanya
boleh menduduki jabatan tertentu.

Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker, Harianto
mengatakan penggunaan TKA telah diatur dalam Perpres Nomor 20/Tahun 2018
tentang pengunaan TKA dan Permenaker Nomor 10/Tahun 2018 tentang tata cara
penggunaan TKA yang berlaku efektif pada 1 November 2018.

Ia menjelaskan mekanisme proses perijinan penggunaan TKA sudah terintegrasi
secara online antara Kemenaker dan Ditjen Imigrasi .

Diantaranya untuk pengajuan izin mulai dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA) dan notifikasi, pemberi kerja tidak perlu datang lagi ke kemenaker
tetapi melalui osistem online. Setelah notifikasi maka proses selanjutnya masuk
salam sistem di Ditjen imigrasi.

"Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 45, ada kewajiban pengguna tenaga kerja
wajib menunjuk tenaga pendamping, dikecualikan pendampingan itu untuk Direksi
dan Komisaris," ujarnya.

Sedangkan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3),

Page 134 of 151.