Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 134
Title OMNIBUS LAW TAK HANYA SOAL BURUH DAN PENGUSAHA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/292748-omnibus-law-tak-hanya-so al-buruh-dan-
Page/URL
pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
PEMBAHASAN Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang mengundang pro dan kontra di
masyarakat, tidak bisa disimplifikasi menjadi persoalan antara buruh dan pengusaha
saja. Kebutuhan terhadap lebih banyak lapangan kerja dan ancaman lebih banyak
angkatan kerja yang menganggur, juga jadi persoalan yang coba diselesaikan melalui
beleid ini.
"Kita harus ingat bahwa negara harus menjamin adanya lapangan kerja yang layak
untuk masyarakatnya. Saat ini, tercatat 45,8 juta bekerja tidak penuh dan
membutuhkan lapangan kerja," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Anton J. Supit saat menghadiri Focus Group Discussion yang diadakan Fraksi Partai
Golkar di Gedung DPR RI, Rabu (26/2).
"Ada tujuh juta orang lebih pengangguran terbuka dan bukan hanya itu, ada 25 juta
orang yang tercatat absolut berada di bawah garis kemiskinan. Ini juga perlu
diperhatikan," ucap Anton..
Menurut Anton, pemerintah saat ini tidak memiliki banyak pilihan untuk menyelesaikan
problem yang sangat kompleks tersebut. Apalagi Indonesia saat ini ada di tengah
ancaman perlambatan ekonomi dunia, kondisi ekspor yang menurun, dan target
penerimamaan pajak yang belum tercapai.
"Kelompok pencari kerja yang ada, selama ini seperti tidak terwakili dan tersuarakan
padahal jumlahnya sangat banyak. Apa kita harus membiarkan mereka terus menerus
terpinggirkan? Kan tidak bisa juga," tutur Anton.
Menurut Anton, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibaca dan dipahami secara
keseluruhan. Dari 79 Undang-Undang yang diperkirakan menghambat investasi, hanya
tiga UU yang berkaitan dengan aturan ketenagakerjaan.
"Tidak bisa kalau kita lihat hanya soal hubungan industrial saja. Ada masalah yang lebih
besar yang di depan akan kita hadapi," katanya.
Selain itu, sentimen penolakan yang dimunculkan saat ini seakan-akan mengorbankan
buruh yang sudah bekerja.
"Padahal tidak juga. Soal pesangon, saat ini Indonesia tingkatnya bisa dibilang salah
satu yang tertinggi di dunia. Dalam RUU Cipta Kerja, ini saja masih tertinggi di Asia
Tenggara selain Singapura," kata Anton menutup.(RO/OL-09).
Page 133 of 151.
