Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 139
Title TOLAK OMNIBUS LAW, KSBSI BUAT RUU CIPTA KERJA SANDINGAN
Media Name gatra.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/470536/hukum/tolak-omnibus-law-ksbsi -buat-ruu-
Page/URL
cipta-kerja-sandingan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), membuat draf RUU
Cipta Kerja sandingan. Hal ini dilakukan untuk memberikan masukan bagi
pemerintah dan DPR dalam merancang RUU Cipta Kerja sesuai keinginan serikat
pekerja/serikat buruh (SP/SB).
Dalam RUU Cipta Kerja Sandingan ini, KSBSI menambahkan beberapa poin dalam
aturan upah buruh, status buruh, perserikatan buruh, Perjanjian Kerja Bersama
(PKB), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Dalam poin upah buruh, KSBSI menuliskan dalam RUU sandingan itu, bahwa upah
harus ditentukan secara bipartit antara perusahaan dengan SP/SB. Besarannya,
berdasarkan pada kemampuan perusahaan di tahun sebelumnya, serta Upah
Minimum Provinsi (UMP) yang disepakati oleh kedua belah dan dirangkum dalam
PKB.
SBSI: RUU Cipta Kerja Cocok Berjuluk RUU Mudah Investasi Selain itu, dalam RUU
sandingan ini juga dituliskan, pengusaha wajib membayar upah buruh apabila buruh
tidak dapat bekerja lantaran sakit, haid, menikah, menjalankan kewajiban negara,
menjalankan ibadah, dan lainnya. Menurut SBSI, kondisi sakit, haid, dan menikah ini
termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang terangkum dalam UUD 1945.
Selanjutnya, di poin perserikatan buruh, KSBSI menambahkan beberapa poin seperti
kewajiban pengusaha memotong upah buruh untuk iuran serikat atas persetujuan
yang bersangkutan. Meski poin ini tidak termasuk dalam RUU Cipta Lapangan Kerja,
SBSI berharap poin terkait iuran perserikatan ini ditambahkan dalam UU 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan.
Poin PKB, dihapus dalam UU 13 Tahun 2003 dan tidak termasuk dalam RUU Cipta
Kerja. Tapi, SBSI berpendapat PKB perlu diatur terkait hal-hal yang terangkum di
dalamnya seperti hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja, jangka waktu
berlakunya perjanjian, dan lain-lain.
Di poin selanjutnya, KSBSI menyebutkan, PHK hanya bisa dilakukan dalam tiga
kondisi. Pertama, perusahaan bangkrut, pailit, atau force majeure. Kedua, buruh
melakukan tindak pidana atau kejahatan kerja. Ketiga, buruh mengajukan
pengunduran diri.
Dalam RUU sandingan ini, buruh yang kehilangan pekerjaan lantaran perusahaan
Page 138 of 151.
