Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 131
Title MENANTI KELANJUTAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1538833/34/menanti-kelanjutan-pembaha san-
Page/URL
omnibus-law-cipta-kerja-1582728675
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komarudin mengatakan, pembahasan draft
RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) kemungkinan belum dapat ditindaklanjuti
pada masa sidang kali ini. Menurutnya ada kendala karena waktu yang tersedia
sangat singkat.
Masa persidangan ini akan segera ditutup dan DPR akan memasuki masa reses pada
27 Februari hingga 22 Maret 2020 mendatang. "Namun hal tersebut menjadi
wewenang pimpinan DPR untuk menyepakati dan menindaklanjuti. Jadi, kita tunggu
saja keputusannya nanti bagaimana," ujar Puteri di Jakarta.
Dia juga berharap draft RUU tersebut dapat segera ditindaklanjuti karena dirinya
ingin bekerja efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi legislasi. "Harapannya
draft RUU Omnibus Law Ciptaker ini dapat dibahas dengan transparan, inklusif, dan
partisipatif. Sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait. Termasuk
mempertimbangkan kritik dan saran dari masyarakat luas," ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya masa reses nanti akan menjadi momentum untuk
menyerap aspirasi para konstituen di dapil. "Khususnya yang terkait pokok-pokok
substansi yang ada dalam draft RUU Omnibus Law Ciptaker," ujar dia.
Sebelumnya DPR menyatakan akan menunda pembahasan Rancangan Undang-
undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada masa sidang kali ini. Karena DPR
RI akan menjalani masa reses pada 27 Februari-22 Maret 2020. Wakil Ketua DPR RI
Azis Syamsuddin mengatakan pembahasan harus ditunda karena belum ada
kesepakatan di antara lima pimpinan terkait RUU tersebut.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga mengakui sebaiknya
draft RUU Ciptaker sebaiknya dikembalikan ke pemerintah dan dibahas ulang.
Dengan demikian, selain keinginan pemerintah dapat terpenuhi, namun juga sesuai
harapan rakyat. Misalnya berbagai isu yang terkait dengan pasal-pasal
ketenagakerjaan dan pertanahan. "Tapi ini akan tergantung pembahasan antara
pemerintah dan DPR nantinya, baik ditingkat I maupun tingkat II," ujar Herman hari
ini.
(akr).
Page 130 of 151.
