Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 126
Title FPKB: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA AKSELERASIKAN ATASI KEMISKINAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/20/02/26/q6biey320-fp kb-omnibus-
Page/URL
law-cipta-kerja-akselerasikan-atasi-kemiskinan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FKB DPR RI mendukung penuh
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Fathan Subchi, menilai RUU Cipta Kerja merupakan
solusi menciptakan lapangan kerja baru sehingga mempercepat penurunan angka
kemiskinan di Tanah Air.
"Kami mendukung RUU Cipta Kerja karena Indonesia membutuhkan deregulasi
ekonomi besar-besaran agar memudahkan proses investasi sehingga pertumbuhan
ekonomi kita bisa meningkat dan membuka banyak lapangan kerja baru," ujar
Fathan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
Sosok yang juga wakil ketua Komisi XI itu mengatakan dalam lima tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi relatif stagnan di angka 5 persen. Meskipun tingkat
pertumbuhan tersebut membuat kondisi ekonomi dalam negeri relatif stabil namun
tidak mampu memberikan peluang besar bagi terjadinya lompatan ekonomi.
"Salah satu analisa menyebutkan stagnasi pertumbuhan ekonomi tersebut karena
minimnya investasi jangka Panjang yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar
pemodal adalah mereka yang ingin investasi dalam jangka pendek sehingga tidak
berdampak pada terciptanya soliditas industrialisasi dalam negeri," jelasnya.
Fathan mengungkapkan para investor pasti akan berpikir dua kali jika ingin
menanamkan modal dalam jangka Panjang di Indonesia.
Menurutnya hal itu wajar mengingat berbagai indikator daya saing Indonesia tidak
terlalu mengembirakan. Dia mencontohkan prosedur perizinan di Indonesia yang
masih berbelit-belit.
Panjangnya birokrasi perizinan ini membuat terbukanya peluang terjadinya rente
sehingga investor akan mengeluarkan biaya investasi dua kali lipat jika dibandingkan
harus membuka usaha di negara lain.
Selain persoalan izin, Indonesia juga masih bermasalah dengan mahalnya biaya
memulai usaha, tingkat Pendidikan pekerja yang rendah, pasar tenaga kerja yang
tidak kondusif, dan rendahnya tingkat inovasi.
Page 125 of 151.
