Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 124
Title MENKOMINFO RESPONS SOAL CUTI HAMIL DIHAPUS DI OMNIBUS LAW
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200226195103-185-478473/menko minfo-
Page/URL
respons-soal-cuti-hamil-dihapus-di-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan
pemerintah tidak menghapus aturan terkait cuti hamil hingga cuti tahunan yang ada
di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja .
Hal itu merespon sejumlah kalangan yang menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja
tidak memperhatikan hak-hak kelas pekerja perempuan seperti cuti melahirkan.
"Cuti hamil, besar, dan tahunan tidak dihapus. Tetap ada dan diatur dengan baik
untuk memastikan lapangan pekerjaan tidak terhambat," kata Menteri Komunikasi
dan Informatika, Johnny G. Plate di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (26/2).
Johnny pun menghimbau kepada masyarakat untuk merujuk pada draf RUU
Omnibus Law Cipta Kerja yang resmi dari pemerintah.
Sebab dia menilai ada sebagian masyarakat yang membangun opini soal omnibus
law tidak bersumber dari draf asli.
"Begitu banyak diskursus atau mungkin draf yang belum resmi cenderung
membangun opini yang belum tentu bersumber dari draf asli," tutur Johnny.
Sebelumnya, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi menilai,
aturan yang termuat dalam Omnibus Law Cilaka (sekarang Cipta Kerja) merupakan
konsolidasi politik oligarki untuk menghancurkan manusia Indonesia, termasuk
perempuan.
Dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja yang diterimanya, tidak terdapat perhatian
khusus terhadap hak-hak kelas pekerja perempuan seperti cuti melahirkan. Ia
memandang aturan ini lebih parah dibandingkan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, hak-hak perempuan disebutkan
normatif, (pekerja) melahirkan dapat cuti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah
Page 123 of 151.
