Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 122
Title MAHFUD UNGKAP PENYEBAB OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA BERMASALAH
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200226213530-32-478534/mahfud- ungkap-
Page/URL
penyebab-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-bermasalah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan
Omnibus Law RUU Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) bermasalah.
Itu diutarakan Mahfud setelah setelah menerima perwakilan dari serikat buruh yang
terdiri dari KSPI, FSP-LEM-SPSI, dan FSPI di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
"Sesudah diskusi tadi permasalahan yang timbul atas RUU Cipta Kerja itu ada tiga
menurut saya," kata Mahfud, Rabu (26/2).
Persoalan pertama adalah berkaitan dengan pihak yang tidak sependapat dengan
beberapa aturan yang dimasukkan di dalam RUU tersebut.
Ketidaksamaan pendapat itu, kata Mahfud, misalnya berkaitan dengan jumlah jam
lembur di dalam uraian hari dan jam serta tentang upah minimal kabupaten dan
minimal provinsi yang hendak disatukan.
"Kalau tidak sependapat ini tidak apa-apa. Dibahas saja di sana. Nanti yang mana
yang disetujui oleh DPR dan pemerintah kan bisa," kata mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) tersebut.
Persoalan kedua, kata dia, soal pemahaman isi yang ada di dalam draf Omnibus
Law itu. Dia pun meminta agar pihak yang belum paham itu melakukan konfirmasi
ke pembentuk RUU Ciptaker tersebut.
Dia juga menyarankan agar masyarakat menyampaikan aspirasi ke DPR, sehingga
dalam pembahasan di kursi wakil rakyat itu bisa diuraikan tak menjadi kontroversial.
"Sehingga wording -nya, narasinya itu atau kalimat-kalimat bisa diperbaiki. Di situ
kalau memang cuma tidak paham. Kalau tidak sependapat ya berdebat sampai
pendapat mana yang dianggap bagus," kata pria yang juga pernah duduk di kursi
parlemen.
Penyebab terakhir, kata Mahfud, adalah kesalahan teknis yang memang muncul
dalam draf RUU yang disetor pemerintah ke DPR. Salah satunya adalah Pasal 170
pada Bab XIII RUU tersebut yang menuai polemik karena persoalan salah ketik.
"Di DPR kesalahan-kesalahan itu biar diperbaiki di sana dan pemerintah pasti kalau
salah pasti, ya sudah kalau salah diperbaiki sama-sama," katanya.
Page 121 of 151.
