Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 118

Title          FRAKSI PKB: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA CARA CEPAT TANGANI KEMISKINAN
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      26 Februari 2020
                              https://www.liputan6.com/news/read/4188652/fraksi-pkb-omnibus-law-cipt a-kerja-cara-
               Page/URL
                              cepat-tangani-kemiskinan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Jakarta Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Fathan Subchi mendukung penuh pembahasan
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Pria yang juga wakil
               ketua Komisi XI itu menilai RUU Cipta Kerja merupakan solusi menciptakan lapangan
               kerja baru sehingga mempercepat penurunan angka kemiskinan di tanah air.

               "Kami mendukung RUU Cipta Kerja karena Indonesia membutuhkan deregulasi
               ekonomi besar-besaran agar memudahkan proses investasi sehingga pertumbuhan
               ekonomi kita bisa meningkat dan membuka banyak lapangan kerja baru," ujar
               Fathan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
               (26/2/2020).

               Dia menjelaskan dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi relatif stagnan di
               angka 5%. Meskipun tingkat pertumbuhan tersebut membuat kondisi ekonomi
               dalam negeri relatif stabil namun tidak mampu memberikan peluang besar bagi
               terjadinya lompatan ekonomi.

               "Salah satu analisa menyebutkan stagnasi pertumbuhan ekonomi tersebut karena
               minimnya investasi jangka Panjang yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar
               pemodal adalah mereka yang ingin investasi dalam jangka pendek sehingga tidak
               berdampak pada terciptanya soliditas industrialisasi dalam negeri," jelasnya.

               Fathan mengungkapkan para investor pasti akan berpikir dua kali jika ingin
               menanamkan modal dalam jangka panjang di Indonesia. Menurutnya hal itu wajar
               mengingat berbagai indikator daya saing Indonesia tidak terlalu mengembirakan.

               Dia mencontohkan prosedur perizinan di Indonesia yang masih berbelit-belit.
               Panjanganya birokrasi perizinan ini membuat terbukanya peluang terjadinya rente
               sehingga investor akan mengeluarkan biaya investasi dua kali lipat jika dibandingkan
               harus membuka usaha di negara lain.

               Selain persoalan izin, Indonesia juga masih bermasalah dengan mahalnya biaya
               memulai usaha, tingkat Pendidikan pekerja yang rendah, pasar tenaga kerja yang
               tidak kondusif, dan rendahnya tingkat inovasi. "Rendahnya indikator daya saing
               usaha ini diketahui secara luas oleh dunia karena world economic forum (WEF)
               mencatat daya saing kita hanya berada di peringkat 50 dari 141 negara," katanya.






                                                      Page 117 of 151.
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123