Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 115
Title REKSON AJAK BURUH CERMATI ISI RUU CIPTA KERJA SEBELUM MENOLAKNYA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1321394/rekson-ajak-buruh-cermati-is i-ruu-cipta-
Page/URL
kerja-sebelum-menolaknya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Mundur selangkah untuk kebaikan Jakarta - Rekson Silaban, perwakilan buruh di
Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) mengajak semua
pihaknya menyimak terlebih dahulu isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebelum
menolaknya.
Rekson saat membuka Simposium Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan
Menuju Pekerjaan Layak di Jakarta, Rabu, mengatakan simposium merupakan
forum untuk mendengar dan menyaring masukan dari pemangku kepentingan
tentang RUU baru tersebut.
"Tugas saya, sebagai perwakilan buruh di BPJAMSOSTEK, memberi nasihat kepada
direksi terkait perubahan UU Ketenagakerjaan. Melalui forum ini, kita mendengar
aspirasi banyak pihak, termasuk dari buruh tentang RUU itu dan upaya peningkatan
kesejahteraan buruh/pekerja," kata Rekson pada acara yang dihadiri anggota DPR,
perwakilan pemerintah, Apindo, kalangan buruh, dan undangan lainnya.
Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Bidang Perekonomian Yulius mengatakan
terdapat 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja, hanya satu yang menyangkut
ketenagakerjaan. Permasalahannya, mengapa muncul penolakan sementara upah
tidak turun, pesangon memang agak berkurang, tetapi diperkuat dengan
penambahan program Jaminan Kehilangan Kerja, pelatihan, fleksibelitas waktu
kerja, dan lainnya. Perwakilan pekerja yang hadir menolak kehadiran RUU Cipta
Kerja karena pembahasannya tidak sesuai prosedur, yakni lembaga tripartit, tidak
melibatkan buruh, dan terkesan diam-diam. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul
Wafiroh mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian RUU itu akan dibahas di
baleg atau pansus.
"Pendapat saya pribadi, kemungkinan akan dibahas di pansus karena akan
melibatkan sedikitnya tujuh komisi," katanya.
Dia juga mencermati reaksi masyarakat atas RUU tersebut, khususnya dari kalangan
buruh. Dia memperhitungkan naskah akademis dan masa pembahasan 100 hari
kerja untuk draf 1.028 halaman tersebut. Dia mengusulkan sebaiknya pemerintah
membahas ulang dengan melibatkan semua pihak terkait.
"Mundur selangkah untuk kebaikan," katanya.
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS Editor: M. Hari Atmoko COPYRIGHT (c)2020 .
Page 114 of 151.
