Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 33
Title KSPI KHAWATIR UPAH PER JAM DI RUU OMNIBUS LAW JADI AKAL-AKALAN PENGUSAHA
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/01/26/kspi-khawatir-upah-per-ja m-di-ruu-
Page/URL
omnibus-law-jadi-akal-akalan-pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama , JAKARTA - Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) khawatir mekanisme sistem upah per jam diakali
pengusaha nakal untuk membuat kebijakan tertentu.
Ketua KSPI Said Iqbal menduga upah per jam masuk ke dalam Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.
Dengan sistem upah per jam tersebut, kata Said, dikhawatirkan justru membuat
pengusaha semena-mena terhadap pekerja, terutama soal keterlambatan upah.
"Khawatirnya juga pengusaha yang tidak bayar upah minimum enggak ada
hukuman. Orang terlambat bayar upah tidak ada yang dilakukan," katanya dalam
diskusi bertajuk 'Omnibus Law Bikin Galau?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat,
Minggu (26/1/2020).
Said juga khawatir sistem upah per jam menghapus sistem upah minimum jika
aturan tersebut benar-benar masuk ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja.
"Kami berpendapat, setelah dikaji ini akan menghapus sistem upah minimum yang
berlaku selama ini untuk para buruh yang bekerja satu tahun ke bawah," ujarnya.
Said menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya berorientasi kepada
pelaku dunia usaha tanpa menyentuh pekerja.
Padahal, menurutnya, setiap pembentukan undang-undang usaha maupun
investasi tidak terlepas dari regulasi tenaga kerja.
"Lazim kalau punya undang-undang investasi pasti diiringi produk undang-undang
perlindungan tenaga kerja. Selalu begitu seluruh dunia," katanya.
Saat ini, sebanyak empat RUU Omnibus Law telah masuk Prolegnas 2020. Empat
RUU omnibus law yaitu, RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, RUU
Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut.
Page 32 of 163.
