Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 37
Title SAID IQBAL NILAI PEMBAHASAN OMNIBUS LAW TENAGA KERJA SANGAT TERTUTUP
Media Name detik.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://news.detik.com/berita/4873708/said-iqbal-nilai-pembahasan-omni bus-law-
Page/URL
tenaga-kerja-sangat-tertutup
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menyoroti soal pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disebutnya
dibahas secara tertutup. Menurutnya, Omnibus Law itu hanya mementingkan
pengusaha, bukan buruh.
"Pak Firman (Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo) tadi menyampaikan
sebagai Baleg setiap proses pembuatan hukum dia harus terbuka melibatkan semua
pemangku kepentingan," kata Said dalam diskusi bertajuk 'Omnibus Law Bikin
Galau?' di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu
(26/1/2020) "Nah proses Omnibus Law ini tidak dilalui. Ini UU sangat tertutup,
penuh rekayasa dan hanya ingin mementingkan sekelompok orang saja dalam hal
ini kawan-kawan pengusaha," sambungnya.
Dia menilai ada poin-poin yang merugikan buruh dari Omnibus Law itu. Meski
belum membaca draf resmi terkait Omnibus Law itu, dia meyakini ada 6 hal yang
pastinya akan merugikan buruh jika Omnibus Law diberlakukan.
Enam poin itu antara lain terkait hilangnya upah minimum diganti upah per-jam,
hilangnya pesangon, diperbolehkan outsourcing dan pekerja kontrak tanpa batas,
tenaga kerja asing, jaminan pensiun dan kesehatan dihilangkan hingga sanksi
pidana pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan dihilangkan.
Pihaknya hingga kini belum menerima draf resmi terkait Omnibus Law itu. Dia
meyakini ada banyak faktor yang merugikan buruh setelah dirinya melihat
statemen-statemen pemerintah terkait mengenai Omnibus Law di media massa.
"Di situ kami menyampaikan berdasarkan statemen para menteri dan pokok-pokok
pikiran maka buruh berpendapat ada 6 alasan menolak Omnibus Law tersebut,"
jelas Said.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
Ristadi menyampaikan hal yang sama dengan Said Iqbal terkait pembahasan
Omnibus Law yang terkesan tertutup. Ristadi menyebut dirinya pernah diundang
berdiskusi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk membahas Omnibus
Page 36 of 163.
