Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 39
Title BALEG DPR JANJI TRANSPARAN DAN UNDANG BANYAK PIHAK BAHAS OMNIBUS LAW
Media Name detik.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://news.detik.com/berita/4873804/baleg-dpr-janji-transparan-dan-u ndang-banyak-
Page/URL
pihak-bahas-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut pihaknya
akan transparan saat membahas omnibus law . Pihaknya juga akan mengundang
beberapa pihak-pihak terkait untuk mendengarkan masukan terkait omnibus law .
"Bahas UU ini untuk kepentingan semua pihak dan kami akan terbuka," kata anggota
Baleg DPR, Firman Soebagyo, dalam diskusi bertajuk 'Omnibus Law Bikin Galau?' di
Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).
Terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja , Firman menyebut DPR belum menerima
draf dari pemerintah. Jika pihaknya sudah menerima draf itu, dia berjanji akan meminta
pendapat dari berbagai pihak, termasuk serikat buruh.
"Ketika teman-teman dari KSPI, KSPN saat demo di DPR ini positif bagi DPR karena
ini sebuah masukan. Kami terima semua keberatan-keberatan sehingga kami
menjanjikan ketika kami akan bahas UU ini tentunya akan kami libatkan untuk berikan
masukan dalam rangka penyempurnaan supaya UU ini adalah paripurna," ungkap
Firman.
"Tentunya DPR tentunya akan melihat, pertama dalam pembahasan UU itu harus
transparan," sambungnya.
Selain akan mendengarkan serikat buruh dalam membahas omnibus law , DPR
disebutnya akan meminta tanggapan ke pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Nantinya, DPR akan menarik kesimpulan dari semua pihak saat memutuskan undang-
undang tersebut.
"Kita sah-sah saja menyampaikan usulan, nanti akan kita komparasi secara
menyeluruh, termasuk pandangan teman-teman pemerintah, pelaku usaha, termasuk
dari buruh, nanti akan kita ambil kesimpulan mana yang baik untuk kepentingan
Indonesia," kata Firman.
Firman menegaskan undang-undang yang dihasilkan DPR tidak boleh bersifat
diskriminatif. UU yang diputuskan harus adil dan tidak memihak ke satu pihak tertentu.
"Kualitas UU itu harus betul-betul kita utamakan dan UU itu nggak boleh ada prilaku
sifatnya diskriminatif, memperlakukan istimewa terhadap kelompok satu dengan yang
lain," pungkas Firman.
Page 38 of 163.
