Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 40
Title PELAJARI OMNIBUS LAW, DPR BAKAL STUDI BANDING KE AMERIKA SERIKAT?
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/26/pelajari-omnibus-law-dp r-bakal-
Page/URL
studi-banding-ke-amerika-serikat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak menutup kemungkinan melakukan
studi banding ke Amerika Serikat guna mempelajari Omnibus Law. AS diketahui
merupakan satu di antara negara yang sudah lebih dulu menerapkan Omnibus Law
karena menganut sistem Common Law.
"Saya rasa nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang diperlukan, kami juga
melakukan (studi banding, red), tapi kalau tidak diperlukan juga tidak perlu," ujar
Anggota Badan Legislasi DPR F-Golkar Firman Soebagyo dalam diskusi bertajuk
'Omnibus Law Bikin Galau?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu
(26/1/2020).
Dikatakan Firman, persoalan Omnibus Law menjadi riuh ketika Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) mencari dasar hukum atas aturan tersebut.
Sebab, Omnibus Law dikenal di negara yang menganut sistem hukum Common
Law. Sedangkan Indonesia menganut Civil Law. Kendati demikian, Firman
menjelaskan Omnibus Law di Indonesia tidak sama dengan di negara lain.
"Omnibus Law dikenal di negara yang menganut sistem Common Law, tetapi ini
kan bukan seperti yang diatur di negara lain, ini adalah sebuah undang-undang
baru, yang kedudukan dan derajatnya sama dengan undang-undang lain," jelasnya.
"Nah perbedaannya adalah UU Omnibus Law ini adalah menganulir pasal-pasal
tertentu dalam sebuah UU, dan ini tidak menghapuskan UU lain, jadi hanya
menganulir atau merevisi pasal-pasal yang menghambat masalah pertumbuhan,
iklim investasi, dan ketenagakerjaan, dan lainnya," imbuh Firman.
Dia meyakini bahwa dasar hukum Omnibus Law telah sesuai dengan UU 12 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
"Kami harus paham bahwa dasar hukum daripada Omnibus Law ini adalah UU 12
Tahun 2011. Tata cara penyusunan UU dan kedudukan ini tidak lebih dari UU lain,
dan ini bukan merupakan UU induk. Jadi derajatnya sama dengan UU lain, hanya
menganulir atau merevisi pasal-pasal tertentu," ujar Firman.
"Dan UU yang kita revisi, atau kita cabut, itu UU induknya tetap berjalan, jadi tidak
perlu ada kekhawatiran," katanya..
Page 39 of 163.
