Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 44
"Melakukan lobi-lobi politik kepada DPR untuk meyakinkan DPR agar tidak
membahas omnibus law kluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Itu
langkah-langkahnya," tutupnya.
Mahfud MD Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bakal Berantas Korupsi
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam),
Mahfud MD menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja dibentuk untuk menghilangkan praktik korupsi. Sebab, dalam
proses perizinan investasi kerap kali ditemui proses yang berbelit dan panjang
sengaja dibiarkan untuk kepentingan pejabat tertentu
"Tumpang rindih aturan itu bukan hanya sebatas administrasi, melainkan karena
ada sisi korupsinya di sana. Hukum diatur sedemikian rupa untuk mendapat
untung," ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (22/1).
Mahfud menyebut banyak para investor yang akhirnya tidak jadi menanamkan
modalnya ke Indonesia karena kehabisan modal hanya untuk mengurus
persyaratan. Salah satunya yakni terkait dengan izin Analisis Dampak Lingkungan
(Amdal).
"Orang kadang mau investasi, lalu menunggu amdal, dua tahun uangnya sudah
habis. Tiba-tiba ada pejabat apakah itu anggota DPR atau Kementerian, sini lewat
saya saja. Tapi mereka dapat fee. Itu bener. Secara hukum berisiko kalau ketauan
hancur dia," kata dia.
Selaian memininalisir terjadinya tindak korupsi, pemerintah juga berkomitmen untuk
memangkas proses kegiatan-kegiatan berusaha lainnya. Seperti dalam hal dwelling
time di pelabuhan yang disoroti Presiden Joko Widodo.
"Sampai sekarang belum juga selesai. Proses bongkar muat itu lama karena BNN
memeriksa narkoba, BPNT memeriksa barang-barang terorisme, Bea Cukai periksa
cukai, macam-macam banyak sekali. Kalau merevisi UU masing-masing akan lama.
Jadi diangkat saja semua pasal yang jadi masalah ke omnibus law," tandasnya.
Page 43 of 163.
