Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 49
Title PERUSAHAAN BEBAS PIDANA, KSPI KHAWATIR KARYAWAN JADI KORBAN
Media Name jawapos.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/26/01/2020/perusahaan-bebas-pidana-ks pi-
Page/URL
khawatir-karyawan-jadi-korban/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPI) mengaku kecewa dengan pemerintah.
Pasalnya, pembahasan undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau
yang lebih dikenal dengan Omnibus Law yang di dalamnya juga terdapat regulasi
ketenagakerjaan.
"Dari proses awal serikat buruh kan tidak diajak. Menko Perekonomian kan buat
Satgas (satuan tugas), dari semua tidak ada satupun dari serikat buruh," jelas Ketua
KSPI Said Iqbal dalam diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau?' di Upnormal Coffee
Roasters, Jakarta, Minggu (26/1).
Ia pun mempertanyakan orientasi dari pembentukan kebijakan tersebut. Padahal,
untuk meningkatkan sebuah investasi di sebuah negara, tentunya harus diiringi
dengan perlindungan tenaga kerja yang minim disinggung pemerintah.
"Punya UU investasi pasti diiringi UU perlindungan tenaga kerja, seluruh dunia,
karena keterkaitan antara tenaga kerja dan investasi sangat besar, karena akan
menggerakkan proses-proses produksi dan perusahaan," tambah dia.
Poin lain yang menjadi masalah adalah membebaskan penggunaan karyawan
kontrak dan outsourcing di semua lini indsutri. Padahal, dalam UU Nomor 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan hanya ada 5 jenis pekerjaan untuk
outsourcing yang diperbolehkan.
"Ini akan menghilangkan jaminan sosial dan kesehatan karena sitem kerja
outsourcing dan kontrak kerja yang dibebaskan, bagaimana orang mendapatkan
jaminan pensiun, siapa yang membayar iuran jaminan kesehatan," kata Said.
Kemudian, menghapus sanksi pidana bagi pengusaha pun dirasa akan memberatkan
kaum buruh. Sebab, perusahaan asing yang datang ke Indonesia maupun lokal
dikhawatirkan akan semena-mena dengan karyawannya.
"Menghapuskan efek jera itu kepada pengusaha nakal, jadi nanti kalau tidak bayar
upah minimum, kalau telat bayar upah nggak ada hukuman. Apapun pelanggaran
yang dilakukan perusahaan tidak ada lagi efek jera, kontrolnya nggak ada karena
dihapusnya pasal soal pidana," tutup dia.
Page 48 of 163.
