Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 51
Title KSPI KLAIM OMNIBUS LAW HAPUS JAMINAN PENSIUN-KESEHATAN
Media Name detik.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://news.detik.com/berita/4873837/kspi-klaim-omnibus-law-hapus-jam inan-pensiun-
Page/URL
kesehatan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menilai akan banyak
kerugian untuk buruh jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diterapkan. Salah
satunya terkait jaminan pensiun dan kesehatan buruh diperkirakan akan
dihilangkan.
"Bagaimana orang dapat jaminan pensiun? Siapa yang dapat jaminan kesehatan?
Itu akan dihilangkan, itu otomatis," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi
bertajuk 'Omnibus Law Bikin Galau?' di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim,
Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020) Said menyebutkan, dalam omnibus law itu
bisa saja diatur soal sanksi kepada pelaku usaha yang merugikan buruh. Pelaku
usaha bisa saja tidak dikenai sanksi saat telat membayar upah buruh.
"Kemudian hal lain yang kami catat, hapuskan efek jera itu. Kalau orang
terlambat bayar upah nggak ada hukumannya. Nggak ada efek jera karena
dihapuskan pidana," ungkap Said.
Said mengatakan pemerintah boleh memancing investasi lebih banyak dengan
menerapkan omnibus law , namun harus tetap memperhatikan perlindungan
buruh. Enam alasan KSPI menolak omnibus law itu disebutnya karena akan
mengurangi konsumsi.
"Enam alasan yang kami tolak dalam omnibus law itu berpotensi mengurangi
konsumsi. Misal upah per jam akan berpotensi mengurangi upah minimum. Kalo
tingkat upah menurun, konsumsi pasti menurun," kata Said.
"Kemudian menghilangkan pesangon. Orang yang ter-PHK tanpa pesangon dia
tidak punya daya beli. Dengan demikian, purchasing power -nya turun. Orang
nggak punya jaminan sosial, jaminan pensiun, jaminan kesehatan," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman
Soebagyo, menanggapi pernyataan Said terkait buruh yang bisa saja di PHK. Firman
menjamin tidak akan ada buruh yang di-PHK secara sewenang-wenang.
"Di dalam UU ini, setelah saya baca melalui hiruk-pikuk berita yang ada, pertama
saya nggak lihat kondisi tenaga kerja existing akan diabaikan. Saya tekankan kalau
Page 50 of 163.
