Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 47

Title          KSPI SIAP TEMPUH JALUR HUKUM JIKA UU OMNIBUS LAW DISAHKAN
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      26 Januari 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1299797/kspi-siap-tempuh-jalur-hukum-jika -uu-omnibus-
               Page/URL
                              law-disahkan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative














               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan akan
               menempuh jalur hukum, jika rancangan undang-undang Omnibus Law cipta
               lapangan kerja disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya,
               draf aturan itu masih merugikan buruh khususnya di bidang pengupahan.

               "Kami menempuh jalur hukum berarti nanti yudisial review ke Mahkamah Konsitusi
               atau kami melakukan gugatan warga negara ke pengadilan negeri Jakarta Pusat,
               karena kami sebagai buruh dirugikan atas adanya Omnibus Law ini," kata Said Iqbal
               Ahad, 26 Januari 2020.

               Dia ingin kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law itu tidak dibahas di Dewan
               Perwakilan Rakyat. "Kita minta di-drop aja. Khususnya kami mimta melakukan
               diskusi yang lebih panjang lagi," ujarnya.


               Dia mengatakan saat ini akan terus melakukan langkah gerakan aksi mulai dari
               tingkat daerah ke tingkat nasional. Selain itu, langkah lobi ke DPR juga akan
               dilakukan.


               "Melakukan lobi-lobi politik kepada DPR untuk meyakinkan DPR agar tidak
               membahas Omnibus Law kluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh," kata
               Said.


               Di lokasi yang sama, anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman
               Soebagyo mengatakan tahap harmonisasi yang sekarang sedang dilakukan
               pemerintahan mengenai Omnibus Laws seharusnya melibatkan

                semua stakeholder. Kendati masih banyak pihak yang belum puas khususnya
               serikat pekerja, Firman menegaskan, setelah draf selesai di pemerintahan, aturan
               belum final secara pembahasan undang-undang.

               "Karena ketika harmonisasi akhir pemerintah muncul Surpres, presiden maka dikirim
               ke DPR dan DPR akan bahas. Kami akan bahas secara transparan," ujar dia.








                                                       Page 46 of 163.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52