Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 48
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Rancangan Undang-
Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan akan
diserahkan ke DPR pada pekan depan. Dengan begitu, dia berharap pembahasan
bisa rampung dalam waktu yang tidak lama.
"Maksimal minggu depan kami ajukan kepada DPR yang namanya Omnibus Law,"
kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz Carlton
Pasific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
Dia menuturkan RUU Omnibus Law mencakup revisi dari 79 undang-undang yang
terdiri dari 1.244 pasal. Pasal yang direvisi itu, kata dia, akan memangkas hal yang
selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.
Dia menegaskan Omnibus Law itu diperlukan karena perubahan dunia yang
berlangsung dengan cepat. Selama ini, kata dia, Indonesia sulit merespons
perubahan tersebut karena terhalang oleh banyaknya aturan.
"Pasal-pasal ini yang menghambat kecepatan kita dalam bergerak dan memutuskan
respons pada setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Dunia itu berubah
cepat sekali, setiap hari dan detik, itu mempengaruhi ekonomi kita," kata dia.
Page 47 of 163.
