Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 55

Title          KSPI: PEMBAHASAN OMNIBUS LAW TERTUTUP BAGI BURUH
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      26 Januari 2020
                              https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/26/kspi-pembahasan-omnibus -law-
               Page/URL
                              tertutup-bagi-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative













               JAKARTA -  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pembahasan
               Rancangan Undang-Undang  Omnibus Law  Cipta Lapangan Kerja tertutup bagi
               buruh  .

                Presiden  KSPI  Said Iqbal  menyatakan, aturan usulan inisiatif dari pemerintah itu
               hanya mementingkan pelaku usaha.

                "Proses Omnibus Law ini tidak dilalui. Ini undang-undang sangat tertutup, penuh
               rekayasa dan hanya ingin mementingkan sekelompok orang saja dalam hal ini
               kawan-kawan pengusaha," tegas Said dalam diskusi bertajuk 'Omnibus Law Bikin
               Galau?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).


                    Meski belum menerima draf resmi RUU  Omnibus Law  Cipta Lapangan Kerja,
               Said menguraikan ada enam poin yang bakal merugikan  buruh  jika RUU itu
               diterapkan.


                Enam poin itu antara lain terkait hilangnya upah minimum diganti upah per-jam,
               hilangnya pesangon, diperbolehkan outsourcing dan pekerja kontrak tanpa batas,
               tenaga kerja asing, jaminan pensiun dan kesehatan dihilangkan hingga sanksi
               pidana pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan dihilangkan.

                Kendati demikian, Said menyebut pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan
               pihak-pihak terkait dan menyampaikan keberatan dari 6 poin itu pada Senin
               (20/1/2020) lalu.

                Pihak-pihak terkait itu, disebutkan Said, antara lain Menko Perekonomian, Menteri
               Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan.

                "Memang kami meminta agar terjadi dialog terhadap pembahasan isi pasal
               Omnibus Law  . Pertemuan itu di salah satu hotel di Jakarta Selatan terjadi sebelum
               20 Januari yang lalu. Di situ emang akhirnya kami menyampaikan 6 alasan mengapa
               serikat  buruh  menolak adanya  Omnibus Law  ," katanya.









                                                       Page 54 of 163.
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60