Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 59

Title          DIANGGAP RUGIKAN BURUH, KSPI SIAPKAN SEJUMLAH LANGKAH TOLAK OMNIBUS LAW
                              CIPTA LAPANGAN KERJA
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      26 Januari 2020
               Page/URL       https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/26/dianggap-rugikan-buruh- kspi-
                              siapkan-sejumlah-langkah-tolak-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative















               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama  , JAKARTA  -  Konfederasi
               Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  menolak Rancangan Undang-Undang  Omnibus
               Law  Cipta Lapangan Kerja.

                Presiden KSPI  Said Iqbal  mengatakan buruh akan melakukan berbagai upaya
               supaya  Omnibus Law  Cipta Lapangan Kerja tersebut tidak jadi diberlakukan.

                KSPI akan menggugat pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
               membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

                 "Nanti judicial review ke MK atau kita melakukan citizen law suit, kita melakukan
               gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat  . Karena kita sebagai
               buruh dirugikan atas adanya  Omnibus Law  ini," ujar  Said Iqbal  dalam diskusi
               bertajuk 'Omnibus Law Bikin Galau?' di kawasan Menteng,  Jakarta Pusat  , Minggu
               (26/1/2020).

                Selain melakukan gugatan ke MK, KSPI pun akan melakukan lobi-lobi politik di
               Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

                 Lewat anggota dewan, serikat pekerja berharap pemerintah membatalkan kluster
               ketenagakerjaan dalam aturan  Omnibus Law  .

                "Hal itu lantaran adanya risiko buruh tidak mendapatkan perlindungan dan
               kepastian kerja yang layak," ujar  Said Iqbal  .

                Serikat pekerja juga mengancam akan melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk
               menolak aturan tersebut jika tuntutannya tidak didengarkan pemerintah.


                 "Langkah gerakan pasti ada. Aksi-aksi (demonstrasi) akan berlanjut mulai dari
               tingkat daerah ke tingkat nasional," katanya.


                Saat ini, sebanyak empat RUU  Omnibus Law  telah masuk Prolegnas 2020.






                                                       Page 58 of 163.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64