Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 61
Title BURUH BAKAL TERUS LAKUKAN AKSI PENOLAKAN OMNIBUS LAW, INI ALASANNYA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://www.merdeka.com/uang/buruh-bakal-terus-lakukan-aksi-penolakan- omnibus-
Page/URL
law-ini-alasannya.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan akan
terus melakukan aksi penolakan omnibus law cipta lapangan kerja, jika tuntutan
buruh tidak didengar dan ditanggapi. Dia mengungkapkan, sebelum aksi pada 20
Januari sebetulnya serikat buruh telah menggelar pertemuan dengan para menteri
terkait. Namun tidak ada tindak lanjut sehingga aksi tetap dilakukan.
"Jawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto)
mewakili yang hadir pada waktu itu apa yang dikhawatirkan oleh buruh adalah tidak
akan terjadi, beliau berjanji seperti itu, oleh karena itu beliau akan memfasilitasi
pertemuan dengan vocal pointnya beliau menyebut adalah Menaker bu Ida," kata
dia, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (26/1).
Namun rupanya, pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana hingga saat ini. "Tapi
sampai hari ini tidak pernah ada pertemuan yang dijanjikan oleh bapak Airlangga
tersebut yang mengundang serikat buruh dengan vocal pointnya ibu Ida. Dengan
demikian 6 alasan kami menolak omnibus law itu kami sampaikan dalam aksi KSPI
20 Januari lalu ke DPR," ungkapnya.
6 Tuntutan
Adapun 6 tuntutan buruh yang dijadikan dasar untuk menolak omnibus law cipta
lapangan kerja tersebut, di antaranya adanya kekhawatiran penghapusan aturan
upah minimum karena sistem upah per jam. Kemudian alasan penolakan yang
kedua, karena omnibus law tersebut dinilai dapat menghilangkan pesangon dengan
memunculkan istilah unempoleyment benefits.
"Ketiga adalah membolehkan outsorcing dan pekerja kontrak untuk semua jenis
industri tanpa batasan, keempat adalah menggunakan tenaga kerja asing yang
bebas termasuk unskill worker," ujarnya.
Selanjutnya alasan kelima adalah dikhawatirkan akan menghilangkan jaminan
pensiun dan jaminan kesehatan bagai buruh. "Dan keenam adalah menghilangkan
sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Kami
sampaikan itu," tutupnya.
Page 60 of 163.
