Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 65

"Hanya itu. Tidak ada yang keberatan soal itu. Yang kami kritisi, jangan abaikan
               perlindungan pekerja," ujarnya.


               Di lokasi yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal
               mengatakan juga belum mendapatkan draft RUU tersebut. Dia mengatakan saat
               diskusi dengan pemerintah, poin penolakan yang sampaikan buruh khususnya soal
               pengupahan, dijawab dengan argumeb yang kuat dari pemerintah.


               "Pertemuan kami dengan Menteri Perekonomian, Perindutrian dan Ketenagakerjaan
               itu menjelaskan apa yang kami khawatirkan itu ada karena diberikan jawaban
               dengan argumen. Kalau tidak ada ya bilang saja tidak ada," kata Iqbal.


               Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembahasan dsecara terbuka agar tak
               menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Apalagi kata dia, kaum buruh sangat
               dirugikan atas adanya aturan itu.

               "Harusnya dibuka secara umum bukan malah tertutup," kata dia.


               Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Rancangan Undang-
               Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan akan
               diserahkan ke DPR pada pekan depan. Dengan begitu, dia berharap pembahasan
               bisa rampung dalam waktu yang tidak lama.

               "Maksimal minggu depan kami ajukan kepada DPR yang namanya Omnibus Law,"
               kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz Carlton
               Pasific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.


               Dia menuturkan RUU Omnibuslaw mencakup revisi dari 79 undang-undang yang
               terdiri dari 1.244 pasal. Pasal yang direvisi itu, kata dia, akan memangkas hal yang
               selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

               Dia menegaskan Omnibus Law itu diperlukan karena perubahan dunia yang
               berlangsung dengan cepat. Selama ini, kata dia, Indonesia sulit merespons
               perubahan tersebut karena terhalang oleh banyaknya aturan.

               "Pasal-pasal ini yang menghambat kecepatan kita dalam bergerak dan memutuskan
               respons pada setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Dunia itu berubah
               cepat sekali, setiap hari dan detik, itu mempengaruhi ekonomi kita," kata dia.





















                                                       Page 64 of 163.
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70