Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 68
Title RENCANA PENERAPAN UPAH BURUH PER JAM DIANGGAP RANCU
Media Name tempo.co
Pub. Date 26 Januari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1299834/rencana-penerapan-upah-buruh-pe r-jam-
Page/URL
dianggap-rancu
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta
pemerintah menyampaikan sejelas-sejelasnya definisi upah per jam yang akan
diatur melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja (Cilaka). Musababnya, kata Iqbal, penerapan upah per jam ini bisa berpotensi
menghapus upah minimum atau jaringan pengaman agar buruh tidak miskin,
sebagaimana yang terkandung dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional
(International Labour Organization/ILO) dan UU No. 13 tahun 2003.
"Ini maksudnya upah dibayar per jam atau upah per jam untuk bonus produktivitas.
Ini harus jelas definisinya, jangan rancu. Kami harus duduk bersama membuat
definisi ini, tidak bisa pemerintah menggodok sendiri," ujar Said dalam sebuah acara
diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad, 26 Januari 2020.
Jika yang dimaksud adalah upah pekerja dibayarkan per jam, ujar Said, maka buruh
akan dirugikan dan otomatis pasti akan menghapus ketentuan upah minimum bagi
buruh/pekerja. Said mencontohkan, misalkan upah minimum di Jakarta sebesar
Rp4,2 juta. Jika dibagi dengan 30 hari, maka upah per hari adalah Rp140 ribu,
dibagi 8 jam kerja per hari adalah Rp17.500.
Jika menerapkan upah per jam, ujar Said, maka pengusaha akan semena-mena
memberikan upah sesuai dengan jam kerja yang diberikan. Pekerja di pabrik boneka
misalnya, kata Said, bisa saja dipekerjakan hanya empat jam dalam lima hari
seminggu. Maka, penghasilan mereka hanya Rp350 ribu per minggu dan
Rp1.750.000 per bulan.
"Apa itu yang kita harapkan, jauh dari UMR? Pemilik modal akan berkuasa terhadap
pekerja, lalu buat apa negara?" ujar Said.
Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR RI) Firman Soebagyo
berjanji semua usulan tersebut akan diakomodasi dalam pembahasan RUU Omnibus
Law, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul tidak akan terjadi.
"Kami berjanji akan merumuskan RUU ini secara transparan dan mengundang
semua teman-teman asosiasi pekerja sehingga berbagai masukan para buruh akan
menjadi pembahasan dalam RUU mendatang," ujar Said.
Page 67 of 163.
