Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 71
Title KSPI SEBUT OMNIBUS LAW HANYA AKOMODIR KEPENTINGAN PENGUSAHA
Media Name kompas.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/01/26/190200226/kspi-sebut-omnibus- law-
Page/URL
hanya-akomodir-kepentingan-pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pemerintah
terkesan tertutup dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Lapangan kerja. Dia merasa aspirasi dari para buruh tak didengar pemerintah dalam
menyusun aturan tersebut. Terutama terkait ketenagakerjaan.
"Setiap pembahasan hukum harus terbuka melibatkan semua pemangku kepentingan,
proses omnibus law ini tidak dilalaui, dengan demikian ini tertutup, penuh dengan
rekayasa," ujar Said dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (26/1/2020).
Selain itu, Said juga menilai Omnibus Law ini dibentuk hanya untuk mengakomodir
kepentingan pengusaha saja.
"Ini hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja dalam hal ini kawan-
kawan pengusaha," kata Said.
Said mencontohkan, dalam merumuskan omnibus law cipta lapangan kerja pemerintah
telah membuat satuan tugas (Satgas). Namun, Satgas tersebut didominasi oleh para
pengusaha.
"Menko Perekonomian membentuk satgas omnibus law yang diketuai oleh Ketum Kadin,
anggotanya 22 asosiasi pengusaha, para gubernur yang kami dengan juga tidak terlibat
secara aktif dan juga para rektor," ucap dia.
Atas dasar itu, Said menegaskan KSPI menolak dibentuknya Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja ini. Sebelumnya, Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja disebut telah beredar ke publik. Sejumlah pasal di dalam draf
tersebut pun menuai polemik.
Salah satunya yaitu rencana penerapan skema upah per jam. Seperti diketahui, sistem
pengupahan yang berlaku saat ini adalah upah minimum, bukan upah per jam. Ada
enam hal yang menjadi dasar penolakan buruh terhadap RUU tersebut. Selain persoalan
pengupahan, ada pula wacana penghapusan pesangon dan diganti dengan tunjangan
PHK yang jumlahnya jauh lebih kecil.
Kemudian, kekhawatiran banjirnya tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan,
hilangnya sanksi bagi perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah upah
minimum, hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun, hingga sistem outsourching yang
lebih bebas.
Page 70 of 163.
