Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 75
Jika nantinya pemerintah dan DPR berkukuh membahas RUU Cilaka, bahkan hingga
disahkan menjadi UU tanpa melibatkan buruh, Said mengaku akan menempuh jalur
hukum.
"Berarti nanti judicial review ke MK atau kami melakukan citizen law suit, kami
melakukan gugatan sebagai warga negara," jelasnya.
Said menegaskan, pihaknya akan dirugikan dengan adanya RUU Cilaka. Buruh
terancam tak lagi mendapatkan upah minimum, karena sistem pengupahan
nantinya per jam.
"Karena kami sebagai buruh dirugikan atas adanya Omnibus Law ini," katanya.
Secara umum, Said menegaskan hanya menolak RUU Cilaka. Sementara RUU
Omnibus Law di klaster lainnya, seperti perpajakan, ibu kota negara, hingga
keamanan laut, tak ada permasalahan.
"Ya untuk klaster ketenagakerjaan kami minta di-drop aja. Atau bisa melakukan
diskusi yang lebih panjang lagi," tegasnya.
Penolakan tersebut juga telah ditunjukan dengan adanya aksi pada 20 Januari lalu.
Said menyebut, aksi serupa akan terus dilakukan jika pemerintah tidak menggubris
gugatan para buruh.
"Kalau enggak didengerin pasti berlanjut di tiap daerah nanti akan ada aksi lagi, tapi
kami juga akan melakukan lobi dan diskusi-diskusi lagi," tambahnya.
Page 74 of 163.
