Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020

Title BURUH KHAWATIR OMNIBUS LAW BAKAL HAPUS UPAH MINIMUM
Media Name kumparan.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/buruh-khawatir-omnibus-law-bakal-h apus-upah-
Page/URL
minimum-1siUqjB4lhY
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masuk
dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020. Targetnya, beleid tersebut bisa
dituntaskan tahun ini dan berlaku mulai 2021.

Namun, sejumlah pihak menentang aturan tersebut, terutama buruh. Ketua
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengaku khawatir
Omnibus Law akan menghapus sistem upah minimum yang selama ini diterima
buruh.

"Setelah kami kaji, ini akan menghapus sistem upah minimum yang berlaku selama
ini untuk para buruh yang bekerja satu tahun ke bawah," ujar Said dalam diskusi di
kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (26/1).

Menurut dia, salah satu yang dipersoalkan buruh dalam Omnibus Law adalah sistem
pengupahan berdasarkan upah per jam. Said khawatir, hal ini akan menjadi 'senjata'
pengusaha untuk mengakali para pekerja.

"Khawatir juga pengusaha yang tidak bayar upah minimum enggak ada
hukumannya," jelasnya.

Selain itu, dengan adanya sistem upah per jam ini dikhawatirkan menghapus hak
pegawai perempuan untuk cuti haid maupun melahirkan.

Selama ini, para pekerja perempuan diberikan cuti haid selama dua hari serta 1,5
bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Cuti ini pun tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar upah kepada pegawai.

"Apalagi bagi perempuan, cuti haid dan melahirkan bisa saja (tidak dibayar), karena
memang sistem upahnya yang per jam," kata dia.

Page 78 of 163.