Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 78
Title KSPI: JANGAN OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA JADI RUU CILAKA
Media Name kompas.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/26/15175381/kspi-jangan-omnib us-law-
Page/URL
cipta-lapangan-kerja-jadi-ruu-cilaka
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mendukung keinginan
Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
investasi.
Namun, ia mengingatkan pemerintah duduk bersama agar regulasi yang akan
memayungi rencana tersebut tidak mengesampingkan perlindungan terhadap tenaga
kerja.
"Kita setuju dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi naik,
investasi naik, kemudian tercipta lapangan kerja baru, tetapi kita tidak setuju bila
perlindungan menjadi kurang," kata Iqbal dalam diskusi bertajuk " Omnibus Law Bikin
Galau" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).
Ia mengatakan, salah satu tujuan pemerintah menggolkan Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja adalah investasi yang masuk ke dalam
negeri dapat kian meningkat.
Saat ini, menurut pemerintah, investasi banyak terhambat akibat adanya tumpang
tindih regulasi.
Namun, menurut Iqbal, hal itu tidak sepenuhnya benar. Ia menyitir pernyataan ekonom
Faisal Basri, beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa pertumbuhan investasi
Indonesia pada periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla jauh di atas rata-rata
pertumbuhan ekonomi di Asia dan Afrika.
"Kalau investasi itu dipertanyakan dengan Omnibus Law, pertanyaannya, apa iya?
Tanpa Omnibus Law saja sudah dijawab gitu lho (dengan adanya pertumbuhan
investasi yang baik)," kata dia.
Ia menyebut, salah satu kekhawatiran soal adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
yakni mudanya tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill masuk ke dalam negeri.
Selain itu, ada wacana penerapan pengupahan berdasarkan jam kerja. Persoalan
lainnya yaitu wacana dihapusnya sanksi kepada perusahaan yang memberikan upah di
bawah ketentuan minimum.
Menurut Iqbal, hal-hal seperti itu salah bila diterapkan lantaran akan berdampak
terhadap kesejahteraan pekerja.
"Yang tadinya mau investasi, (membuka) lapangan kerja, malah jadi cilaka. Kan
singkatannya kata orang-orang begitu, (RUU) cipta lapangan kerja itu jadi cilaka," kata
dia.
Page 77 of 163.
