Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 70
Dia mengungkapkan, sejatinya para buruh setuju dengan adanya omnibus law yang
bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Salah satunya dengan perbaikan
regulasi perizinan, masalah lahan dan aturan tumpang tindih lainnya.
Namun, mereka menolak adanya omnibus cipta lapangan kerja yang dinilai
merugikan kaum buruh dan pekerja.
"Ya untuk kluster ketenagakerjaan kita minta didrop aja. Khususnya melakukan
diskusi yang lebih panjang lagi," tegasnya.
Sebelumnya, penolakan tersebut juga telah ditunjukan dengan adanya aksi pada 20
Januari lalu. Said Iqbal menyebutkan aksi serupa akan terus dilakukan jika
pemerintah tidak menggubris gugatan para buruh.
"Kalau gak didengerin pasti berlanjut di tiap daerah nanti akan ada aksi lagi, tapi
kita juga akan melakukan lobi-lobi dan diskusi-diskusi lagi," ujarnya.
Aksi di tiap daerah, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi
gerakan nasional.
"Langkah gerakan ya aksi-aksi akan berlanjut mulai dari tingkat daerah ke tingkat
nasional," tambahnya.
Selain itu, dia menyatakan serikat buruh juga akan terus melakukan pendekatan
dengan DPR agar tidak meloloskan omnibus law cipta lapangan kerja tersebut.
"Melakukan lobi-lobi politik kepada DPR untuk meyakinkan DPR agar tidak
membahas omnibus law kluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Itu
langkah-langkahnya," tutupnya.
Page 69 of 163.
