Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 72
Title DPR MINTA PEMERINTAH LIBATKAN SERIKAT BURUH BAHAS OMNIBUS LAW
Media Name kumparan.com
Pub. Date 26 Januari 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/dpr-minta-pemerintah-libatkan-seri kat-buruh-
Page/URL
bahas-omnibus-law-1siYm4bBBTq
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
DPR meminta Pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja. Kajian tersebut harus melibatkan serikat pekerja, bukan
hanya pelaku usaha. Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman
Soebagyo, mengatakan kajian bersama itu harus dilakukan agar tidak terjadi
kesalahpahaman antar pihak pemerintah dan unsur terkait lainnya.
Menurut dia, kesalahpahaman tersebut bisa berujung pada kegaduhan yang
berkelanjutan.
"Kami usulkan pemerintah ada diskusi tentang masalah Naker (Omnibus Law
tentang Ketenagakerjaan) ini, dan Insyaallah nantinya bisa diadakan sistem diskusi
terbuka-tutup antara pemerintah dan serikat kerja dan para pelaku usaha," kata dia
usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).
Firman mengatakan persepsi yang sama antara pemerintah dengan serikat pekerja
hingga pelaku usaha, akan memuluskan target menyelesaikan pembahasan
Omnibus Law.
"UU ini bisa tepat waktu, bisa selesai 100 hari, 3 bulan sebagaimana yang
disampaikan presiden. Saya yakin ini akan selesai jika melibatkan tiga komponen,"
ujarnya.
Sejauh ini, Firman mengaku DPR belum menerima draf RUU Omnibus Law tentang
ketenagakerjaan. Hal itu kesempatan bagi pemerintah membahas dengan serikat
pekerja. Apabila draf itu sudah di DPR, lanjut Firman, pihaknya akan melibatkan
unsur terkait dalam membahasnya.
"KSPI, KSPN, semua pihak yang berkaitan akan dilibatkan, termasuk libatkan dari
ekonom dan perguruan tinggi," tegasnya.
Firman juga menegaskan pembahasan RUU nantinya akan dilakukan transparan.
"Pembahasan UU itu harus transparan, UU itu tidak boleh ada perilaku diskriminatif,
yang memperlakukan kekuasaan negara dan lain-lain. Kemudian pembahasan harus
mengedepankan kalau ada kepentingan-kepentingan bawah itu sah-sah saja,"
ujarnya.
Page 71 of 163.
