Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020
P. 66

Title          KSPI SEBUT RUU OMNIBUS LAW BAKAL HAPUS UPAH MINIMUM
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      26 Januari 2020
                              https://nasional.sindonews.com/read/1507963/15/kspi-sebut-ruu-omnibus- law-bakal-
               Page/URL
                              hapus-upah-minimum-1580040150
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative















               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja
               berpotensi menghilangkan upah minimun pekerja, dan mengubahnya menjadi upah
               per jam.


               "Kami berpendapat setelah dikaji, ini akan menghapus sistem upah minimum yang
               berlaku selama ini untuk para buruh yang bekerja satu tahun kebawah," ujar Said
               Iqbal dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

               Dengan sistem upah per jam itu, dikhawatirkan justru akan membuat pengusaha
               seenaknya terhadap buruh pekerja, khususnya soal keterlambatan pembayaran
               upah. "Khawatirnya juga pengusaha, yang tidak bayar upah minimum enggak ada
               hukuman. Orang terlambat bayar upah tidak ada yang dilakukan," jelasnya.

               Selain menghapus sistem upah minimum, kata Said, Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja itu akan menghilangkan pesangon dengan memunculkan istilah
               unemployment benefit. Tak hanya itu, jika Omnibus Law ini disahkan maka akan
               membolehkan pekerja kontrak untuk masuk ke semua jenis industri tanpa batasan.

               "Membolehkan outsourcing dan pekerja kontrak untuk semua jenis industri tanpa
               batasan. Menggunakan tenaga kerja asing yang bebas, termasuk unskilled worker,"
               tambahnya.

               Selain itu, KSPI menolak RUU tersebut karena akan berpotensi menghilangkan
               jaminan pensiun dan kesehatan jika dalam aturannya tidak menggunakan upah
               minimun kerja, melainkan upah perjam. "Menghilangkan sanksi pidana pagi
               pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan," tuturnya.














                                                       Page 65 of 163.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71