Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020

Askes kemudian menjadi BPJS Kesehatan. Hebatnya lagi, peleburan kedua lembaga
tersebut tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu, tetapi langsung masuk dari
statusnya Perseroan Terbatas (PT) ke Wali Amanah.

"Saya kira, pengalaman berharga ini bisa menjadi model peleburan lembaga kepada
lembaga baru yang sudah masuk kedalam road map, terutama yang sudah
diamanahkan oleh konstitusi," ucapnya.

Karena itu, wacana pengalihan ini terus digulirkan, agar mendapat perhatian dan
kajian dari publik. Hasil kajian ini harus menjadi pedoman, mengingat proses
pengalihan secara terburu-buru memiliki risiko yang besar.

"Perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap wacana ini. Jika ini
bisa terus digulirkan, tentu akan semakin baik bagi masa depan Taspen dan Asabri,"
imbuhnya.

Said meminta pemerintah belajar dari kasus Asuransi Jiwasraya. Kasus ini
mengkonfirmasukan ada kesalahan dalam pengelolaan beberapa Asuransi pelat
merah selama ini. Padahal berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
perusahaan Asuransi Jiwasraya pernah mencatatkan laba pada 2006. Namun,
ternyata laba tersebut hanyalah laba semu alias laporan keuangan dimanipulasi dari
rugi menjadi untung.

Hingga akhir 2019, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak
akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp12,4 triliun yang jatuh
tempo mulai Oktober-Desember 2019.

Kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya tersebut, kemudian memaksa Kementerian
BUMN mengambil langkah membuat holding asuransi guna menyelamatkan
perusahaan milik negara tersebut. Diperkirakan, proses holding dapat mulai
dilakukan pada pertengahan Februari 2020.

Namun Said mengaku tidak menginginkan jika setiap permasalahan yang dihadapi
oleh BUMN manapun, penyelesaiannya melalui mekanisme holding. Kebijakan ini
tidak baik bagi pengembangan BUMN kedepannya. "Apalagi, BUMN mungkin sudah
memiliki blue print dalam pengembangan BUMN, diantaranya BUMN Asuransi,"
jelasnya.

Page 93 of 163.