Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 65
Title ISTANA JELASKAN SISTEM UPAH PER JAM DAN KONTRAK OMNIBUS LAW
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 22 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222053856-32-477019/istana- jelaskan-
Page/URL
sistem-upah-per-jam-dan-kontrak-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono membantah
penerapan sistem upah per jam yang tertuang dalam draf Omnibus Law
Rancangan Undang-undang Cipta Kerja bakal merugikan pekerja.
Penerapan sistem ini sebelumnya dikritik lantaran dianggap merugikan pekerja
yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu karena upahnya otomatis akan di bawah
upah minimum.
Namun menurut Dini, penerapan sistem pengupahan per jam itu harus tetap
dilakukan sesuai kesepakatan kedua pihak.
"Jadi diberi fleksibilitas untuk sistem pengupahan yang pantas, baik pemberi kerja
maupun penerima kerja," ujar Dini di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat
(21/2).
Sementara terkait sistem kerja kontrak, Dini mengklaim pemerintah justru
memberikan kepastian pada pekerja yang selama ini berstatus kontrak melalui draf
RUU Ciptaker.
Berkaca dari pengalaman selama ini, kata Dini, banyak perusahaan yang berbuat
'curang' dengan terus memperpanjang kontrak kepada pekerja.
Padahal sesuai UU Ketenagakerjaan, perusahaan dibatasi dua tahun dalam
menerapkan sistem kontrak pada pekerja.
"Di lapangan, buruh justru dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya
kasih jeda sebentar kemudian kasih kontrak baru," katanya.
Untuk itu melalui draf RUU Ciptaker, pemerintah tak lagi mengatur waktu kontrak
pekerja. Namun pemerintah memberikan proteksi tambahan berupa kompensasi
bagi pekerja.
"Dari pada kucing-kucingan, oke kontrak boleh (kami buat) waktunya enggak
terbatas. Cuma diberi proteksi tambahan," ucap Dini.
Proteksi itu, lanjut Dini, berupa ketentuan apabila pekerja dikontrak satu tahun lalu
diputus pada bulan ke-10, maka perusahaan wajib memberikan sisa gajinya selama
dua bulan. Perusahaan juga harus memberikan kompensasi sebesar satu bulan gaji.
Page 64 of 223.
