Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

UU BPJS saat ini digugat oleh pensiunan PNS dan mantan pejabat negara. Salah
satu gugatannya adalah menolak pengalihan dana pensiun ke BP Jamsostek.
Padahal, kata Indra yang dipindahkan hanya program yang sejalan dengan UU
sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

"Taspen saya bilang menolak karena sudah baca roadmap yang udah mereka bikin.
Tapi kalau Asabri, belum baca roadmap-nya. Namun demikian, memang ada
gugatan dari para pemohon, dari purnawirawan TNI, Polri. Ada gugatan terpisah,"
jelasnya.

Meski demikian BP Jamsostek menyatakan siap mengelola program yang dialihkan
dari Taspen dan Asabri. Pasalnya BP Jamsostek memiliki pengalaman proses
peralihan sangat banyak.

Dia menceritakan pengalaman BP Jamsostek untuk program peralihan sejak tahun
1996. Pada saat itu, pihaknya menerima jaminan hari tua dari Taspen. Lalu,
pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan dari Jamsostek ke BPJS
Kesehatan pada 2014.

Dari sisi infrastruktur, dikatakan Sumarjono, BP Jamsostek sangat siap.

"Pasti kami siap menjalankan tugas itu, kita punya pengalaman 42 tahun dan ini
modal besar," kata Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP
Jamsostek Sumarjono di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Hingga akhir Desember 2019, total dana yang dikelola BP Jamsostek sebesar Rp
431,67 triliun. Sementara dana yang dikelola Taspen mencapai Rp 231 triliun
sepanjang 2018.

Menghadapi tahun 2020, target yang harus dipenuhi oleh BP Jamsostek juga
semakin menantang. Seperti pada kepesertaan, BPJamsostek menargetkan
tambahan sebanyak 23,2 juta peserta baru. Sementara target penerimaan iuran
sebesar Rp 87,1 triliun dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2020 diharapkan
mencapai Rp 543,6 triliun.

Page 63 of 223.