Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 59
lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan tidak membawa kesejahteraan
masyarakat.
"Dalam RUU Ciptaker, akan mengulangi hal serupa dan semakin membawa dampak
buruk bagi iklim perekonomian Indonesia. Selain itu, Omnibus Law akan semakin
memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia," tutur Nining.
Dia berkata bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker justru semakin memiskinkan para
pekerja yang menopang jalannya investasi melalui fleksibilitas tenaga kerja dan
memburuknya kondisi kerja.
Pasalnya, dia melihat draf RUU Ciptaker memberikan fleksibilitas tenaga kerja yang
menggambarkan kemudahan merekrut dan memberhentikan pekerja masuk dalam
pasal status kontrak tanpa batas, penghapusan perlindungan upah dan PHK, serta
pemotongan jumlah pesangon.
Memperburuk Kondisi Kerja Menurutnya, Omnibus Law Ciptaker juga
memperburuk kondisi kerja dengan pasal mengenai produktivitas, jam kerja panjang
termasuk penambahan jam lembur, upah penggantian hak cuti hilang termasuk cuti
sakit, menikah, ibadah, dan melaksanakan tugas serikat pekerja, sementara di sisi
lain sanksi denda dan pidana bagi pengusaha dihapuskan.
Menurutnya, perempuan pekerja akan paling terdampak dengan Omnibus Law RUU
Ciptaker karena dihapusnya ketentuan perlindungan seperti cuti hamil atau
keguguran, haid. Bahkan, katanya perempuan yang menyusui saat bekerja tidak
akan dianggap sedang bekerja sehingga otomatis tidak mendapat upah.
Jika melihat ke cita-cita bernegara di UUD 1945, dia menambahkan, Omnibus Law
RUU Ciptaker membawa Indonesia menjauh dari demokrasi yang dicita-citakan. Ia
menegaskan, FRI menolak draf Omnibus Law RUU Ciptaker yang mengabaikan nilai-
nilai demokrasi secara keseluruhan.
"Pemerintah dan DPR seharusnya menyusun UU untuk melindungi dan
menyuarakan suara rakyat yang terdampak regulasi," ujar Nining.
(mts/bmw).
Page 58 of 223.
