Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 58
Nining menyayangkan hal tersebut karena ketentuan mengenai izin lingkungan
secara historis merupakan respons legislatif atas ketidakefektifan pencegahan
pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui izin usaha.
Izin lingkungan, lanjutnya, dibuat dengan tujuan mengarusutamakan pertimbangan
lingkungan dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan.
"Dalam perjalanannya, izin lingkungan juga telah menjadi alat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, bahkan dalam mempertahankan ruang hidupnya,"
ucap Nining.
Di bidang perburuhan, Nining juga menyayangkan langkah penghapusan beberapa
ketentuan seperti terkait upah cuti saat sakit, haid, berhalangan kerja karena
keperluan menikah, menikahkan anggota keluarga, khitanan, baptis anak, hingga
bila anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.
"Kemunculan ketentuan-ketentuan itu dalam UU Ketenagakerjaan merupakan
perjuangan panjang buruh dalam meminta kehadiran negara dalam hubungan
buruh dan majikan yang timpang posisi tawarnya," ungkapnya.
Nining juga menyoroti poin yang memberikan kewenangan bagi seorang presiden
untuk membatalkan peraturan daerah (perda). Menurutnya, Omnibus Law RUU
Ciptaker mengancam perda-perda pengakuan masyarakat adat yang telah
diperjuangkan selama ini.
Dia pun menilai bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker tidak mengatasi masalah
reformasi birokrasi yang macet. Menurutnya, masalah kemacetan reformasi birokrasi
terletak pada implementasi regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam
sembilan tahun terkahir.
Nining menyalahkan langkah pemerintah yang mempreteli regulasi-regulasi yang
bertujuan mempercepat reformasi birokrasi seperti Peraturan Presiden nomor 80
tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 (vide
Perpres 80/2011).
"Reformasi birokrasi yang sudah dibangun dengan berbagai perbaikan tata kelola
pemerintah, penguatan organisasi, dan pengembangan mekanisme kontrol, dan
pengelolaan administrasi di segala sektor justru mulai dipreteli satu per satu sejak
2014 dengan diterbitkannya peraturan yang bertentangan dengan peraturan lebih
tinggi," tuturnya.
Dari sisi ekonomi, menurut Nining, substansi draf Omnibus Law RUU Ciptaker juga
tidak menjamin akan menarik investasi serta menyejahterakan rakyat.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan seperti saat
memberikan keistimewaan kepada investor atau korporasi melalui Perjanjian
Bilateral Investment Treaty (BIT). Pasalnya, lanjut dia, kebijakan itu tidak membuat
investasi masuk ke Indonesia malah mengancam kedaulatan negara, kerusakan
Page 57 of 223.
