Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 57
Menurutnya, hasil kerja dari Satgas Omnibus Law yang tidak diisi oleh perwakilan
rakyat itu akhirnya melahirkan substansi Omnibus Law RUU Ciptaker yang hanya
memberikan keuntungan kepada elite.
"Substansi RUU Ciptaker memang hanya berisi beragam keuntungan untuk para
elite mulai dari pengurangan pajak korporasi, penghapusan sanksi pidana, sampai
kemudahan mengeksploitasi kelas pekerja dan lingkungan secara brutal," tutur
Nining.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemberian kewenangan yang terlalu luas
kepada Presiden Jokowi di Omnibus RUU Ciptaker telah mencederai sistem
pembagian kekuasaan sebagai prasyarat negara demokrasi.
Menurutnya, itu terlihat seperti dalam Pasal 170, di mana pemerintah memiliki
kewenangan untuk mengubah undang-undang (UU) menggunakan peraturan
pemerintah PP dengan dalil demi untuk mempercepat kebijakan strategis cipta
kerja.
Nining menilai, pasal tersebut bertujuan untuk memposisikan eksekutif di atas
legislatif. Bahkan, lanjutnya, pemerintah juga ingin mengambil alih kewenangan
yudikatif yang memiliki wewenang meninjau UU.
Tutup Ruang Check and Balances Nining pun menyampaikan, penyederhanaan
perizinan dalam Omnibus Law RUU Ciptaker dengan menghilangkan banyak
instrumen perizinan menutup ruang yudikatif untuk melaksanakan fungsi kontrol
dan penyeimbangan alias checks and balances guna meninjau keputusan
administratif eksekutif.
Menurutnya, peralihan kewenangan terutama perizinan dari daerah ke pemerintah
pusat ikut mencederai semangat desentralisasi yang merupakan salah satu konsep
kunci dalam konstitusi amandemen Indonesia.
Nining menyatakan bahwa hal ini membawa Indonesia kembali ke sistem
sentralisasi seperti pada zaman Orde Baru, di mana ruang partisipasi masyarakat di
daerah akan semakin sulit dan pelayanan publik akan semakin tidak efektif.
"Substansi dalam draf Omnibus Law RUU Ciptaker telah membawa kembali
Indonesia pada era otoritarianisme dan sentralisasi. UUD 1945 telah memberikan
pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah," ucapnya.
Dia juga menyatakan bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker merupakan kemunduran
suara rakyat dalam pembuatan hukum. Menurutnya, beberapa pasal-pasal yang
dihapus atau dimodifikasi lewat regulasi ini merupakan ketentuan penting yang
diperjuangkan masyarakat lewat lembaga legislatif maupun yudikatif.
Menurutnya, Omnibus Law RUU Ciptaker menghilangkan beberapa ketentuan
penting di bidang lingkungan seperti menghapuskan izin lingkungan kemudian,
menggabungkannya dengan izin usaha.
Page 56 of 223.
